TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Tahun 2025 diprediksi menjadi tahun penuh gejolak dengan berbagai tantangan ekonomi yang datang dari skala global hingga lokal. Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menekankan perlunya pengelolaan keuangan daerah yang lebih bijak di tengah ketidakpastian ekonomi.
Menurut Arton, perlambatan ekonomi dunia, lonjakan inflasi, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, serta ketegangan geopolitik dan perang menjadi faktor-faktor yang berpotensi mengguncang stabilitas nasional dan daerah.
“Kebijakan kenaikan PPN dan cukai sebesar 12 persen, pengetatan penyaluran subsidi BBM, serta kenaikan tarif energi seperti listrik melalui sistem NIK, dan kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022, dipastikan akan mempengaruhi perekonomian, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah,” ujar Arton pada Selasa, 7 Januari 2025.
Ia menegaskan bahwa dampak kebijakan tersebut perlu dicermati dengan saksama agar tidak semakin memberatkan masyarakat kecil. “Meskipun peningkatan pendapatan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting, kesejahteraan dan keselamatan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arton mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Uang yang kita kelola berasal dari keringat rakyat melalui pajak dan retribusi. Oleh karena itu, kita ditantang untuk menggunakan keuangan daerah secara bijak dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
