TENTANGKALTENG.ID, BARITO UTARA – Jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 22 Maret 2025, perhatian publik tertuju pada aspek pengamanan. Suara kritis pun datang dari Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara, Ardianto, yang menegaskan bahwa pengamanan cukup dilakukan oleh aparat negara, tanpa perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan.
“Dalam rangka menjaga kelancaran dan keamanan PSU, saya rasa sudah cukup jika hanya melibatkan pihak TNI dan Polri,” ucap Ardianto tegas pada Selasa, 4 Maret 2025 siang.
Politisi Partai Demokrat itu menilai bahwa kehadiran dua institusi utama, yakni TNI dan Polri, sudah sangat mumpuni untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan aman dan tertib. Menurutnya, keterlibatan ormas tidak diperlukan karena tugas dan wewenang aparat sudah sangat jelas.
Ia menyebut bahwa pengalaman terdahulu menjadi bukti kuat atas efektivitas peran TNI dan Polri dalam mengamankan jalannya pesta demokrasi. Maka dari itu, ia mendorong agar fokus pengamanan dititikberatkan pada koordinasi intensif antara dua lembaga ini dengan penyelenggara pemilu.
“Hal ini penting untuk menghindari potensi gangguan yang dapat merusak jalannya PSU,” ujarnya.
Selain aparat, Ardianto juga mengajak masyarakat Barito Utara untuk turut menjaga kondusivitas selama pelaksanaan PSU di dua TPS yang menjadi lokasi pemungutan ulang, yakni TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru.
Ia berharap warga tidak mudah terpengaruh isu-isu menyesatkan yang bisa memicu keresahan. “Ketegangan bisa diminimalisir jika semua pihak tidak ikut campur secara tidak semestinya dalam proses yang vital ini,” pesannya.
Dengan pengamanan yang terarah dan masyarakat yang tenang, Ardianto optimistis PSU bisa berlangsung damai dan demokratis.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
