TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Sudah lima bulan berlalu sejak kerusakan parah melanda ruas jalan strategis penghubung Ujung Pandaran–Kuala Pembuang. Namun, yang terlihat di lapangan hanyalah janji tanpa bukti. Padahal, jalan ini adalah urat nadi bagi ribuan warga pesisir.
Kondisinya? Masih mengenaskan. Lubang menganga, permukaan jalan yang ambles, dan bahaya yang mengintai para pengguna jalan setiap saat. Kunjungan kerja yang dilakukan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, ke lokasi pada Rabu, 17 April 2025, justru memperlihatkan minimnya progres.
Ia tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Dengan nada tegas, ia menyuarakan kekhawatiran: “Karena dikhawatirkan mengancam kerusakan jalan dan keselamatan pengguna jalan.”
Bagi Hafid, alasan apapun tak lagi relevan. Penundaan demi penundaan hanya memperlihatkan kurangnya keseriusan dalam menangani infrastruktur yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Komitmen yang sudah diucapkan, katanya, harus segera diwujudkan dalam tindakan nyata. Ia mendesak kontraktor untuk berhenti memberi janji kosong. “Masa perawatan itu bukan formalitas,” begitu kira-kira intinya. Justru saat-saat seperti itulah waktu krusial untuk memperbaiki kerusakan—bukan malah diabaikan.
Hafid juga menyinggung kualitas perencanaan proyek yang menurutnya masih jauh dari harapan. “Kalau dari awal perencanaan sudah tidak matang, maka pelaksanaan di lapangan pasti juga tidak akan maksimal,” ujarnya, sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Sorotan tajam ini sejatinya mewakili kegelisahan masyarakat pesisir. Mereka tak hanya menanti jalan yang layak, tapi juga keadilan terhadap hak dasar mobilitas dan kegiatan ekonomi. Jalan itu bukan sekadar aspal dan beton—ia adalah denyut kehidupan warga Ujung Pandaran hingga Kuala Pembuang.
Jika perbaikan terus ditunda, bukan hanya jalan yang rusak. Kepercayaan masyarakat pun ikut runtuh.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
