TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah resmi mengesahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalteng Akhir Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini diketok dalam dua rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kalteng pada Senin, 5 Mei 2025, yakni Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II dan Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025.
Seluruh fraksi DPRD Kalteng kompak menyatakan dukungan. PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, hingga PAN memberikan persetujuan penuh terhadap laporan gubernur. Namun, dukungan tersebut tidak lepas dari berbagai catatan strategis sebagai bahan perbaikan ke depan.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Rahardian Fani, memberikan sorotan tajam terhadap isi laporan. Ia menekankan bahwa penyusunan LKPj wajib berpedoman pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 agar substansinya menggambarkan capaian kinerja secara faktual dan objektif. Fani juga mengkritisi struktur ekonomi daerah yang dinilai masih rapuh.
“Fraksi Partai Golkar menilai bahwa perekonomian Kalteng masih belum cukup kokoh karena bertumpu pada sektor-sektor primer, seperti pertambangan dan perkebunan, yang rentan terhadap fluktuasi global dan tidak berkelanjutan secara jangka panjang,” ujar Fani.
Ia juga menyoroti meningkatnya angka kemiskinan di kawasan perkotaan, yang menurutnya menjadi indikator adanya kesenjangan pendapatan meski secara nasional Kalteng mencatat posisi keenam provinsi dengan angka kemiskinan terendah.
Sementara itu, Fraksi NasDem memilih untuk memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah provinsi sepanjang tahun 2024. Juru bicara Asdy Narang menyampaikan ungkapan terima kasih atas dedikasi Gubernur dan seluruh jajarannya.
“Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Gubernur Kalimantan Tengah beserta seluruh jajarannya atas kinerja dan prestasi yang sudah dicapai,” ujarnya.
Di sisi lain, Fraksi PKB melalui Habib Abdul Rasyid menekankan pentingnya pelaporan yang lebih rinci serta pengelolaan pendapatan daerah yang maksimal untuk program prioritas, utamanya infrastruktur dan layanan dasar.
“Fraksi PKB mendorong Pemerintah Pemprov Kalimantan Tengah untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat,” tegas Habib.
Paripurna ini menjadi momentum reflektif bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan selama 2024. Lebih dari sekadar laporan tahunan, agenda ini menjadi tonggak untuk menetapkan arah pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih adil dan merata ke depan.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
