TENTANGKALTENG.ID, KATINGAN — Bupati Katingan, Saiful, S.Pd., M.Si., mengikuti Rapat Kerja sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara daring melalui zoom meeting, pada Rabu, 30 April 2025. Kegiatan ini diikuti dari Ruang Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan.
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, bersama 12 Gubernur dari berbagai provinsi yang hadir langsung di Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI. Sementara itu, 11 kepala daerah lainnya, termasuk Bupati Katingan, berpartisipasi secara virtual dari daerah masing-masing.
Menurut Saiful, rapat membahas sejumlah agenda strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Pembahasannya mencakup penguatan sistem pemerintahan daerah yang akuntabel dan efisien. Termasuk evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan efektivitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, Komisi II DPR RI turut menyoroti dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. “Pemerintah daerah atau Pemda didorong untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, agar anggaran yang diterima dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah,” tuturnya.
Selain itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga menjadi pembahasan penting. “Komisi II menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, manajemen aparatur sipil negara (ASN) turut menjadi sorotan. “Komisi II menyampaikan pentingnya manajemen ASN yang berbasis kompetensi, penataan sistem rekrutmen, dan pengembangan karier yang mendukung profesionalisme serta kualitas pelayanan di lingkungan birokrasi daerah,” terang Saiful.
Bupati berharap, melalui RDP ini, terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. “Kehadiran para kepala daerah, baik secara langsung maupun virtual, menjadi bagian penting dari upaya bersama memperkuat pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutupnya.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
