TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA — Dorongan untuk mengevaluasi kinerja pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) yang tak mampu memenuhi target pembangunan kembali disuarakan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menekankan pentingnya pencapaian program sebagai tolok ukur keberhasilan OPD.
“OPD itu kepanjangan tangan Gubernur untuk mencapai target-target pembangunan. Kalau tidak mampu, ya harus dievaluasi,” tegas Purdiono di Palangka Raya pada Senin, 18 Agustus 2025.
Ia juga menyampaikan bahwa penyegaran di lingkup OPD mungkin diperlukan, meski sepenuhnya berada di tangan kepala daerah.
“Mungkin saat ini kita butuh penyegaran, tapi itu hak prerogatif Gubernur,” ucap legislator Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wajib dijalankan dengan serius.
“Kalau target dalam RPJMD tidak tercapai, silakan saja dievaluasi bahkan diganti. Itu kewenangan beliau (Gubernur),” tambahnya.
Di akhir, Purdiono menegaskan pentingnya menempatkan pejabat berkompeten dan selaras dengan visi-misi kepala daerah.
“Dinas-dinas harus diisi orang yang kompeten agar program pembangunan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
