TENTANGKALTENG.ID, BARITO UTARA — Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap aset yang dimiliki daerah. Menurutnya, hal ini krusial demi mendorong optimalisasi aset sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Taufik menyebut masih banyak aset daerah yang belum tergarap secara maksimal. Padahal, jika dikelola dengan baik dan profesional, aset tersebut bisa menjadi penopang keuangan daerah serta memperkuat pembiayaan pembangunan.
“Jangan sampai aset kita hanya menjadi beban, mangkrak tanpa kontribusi. Aset harus menjadi kekuatan ekonomi daerah. Ini bukan sekadar pencatatan, tapi soal pemanfaatan riil untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Taufik pada Jum’at, 7 September 2025.
Ia juga menggarisbawahi perlunya manajemen aset yang akuntabel dan strategis. Taufik menilai, kerja sama dengan pihak ketiga maupun pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi solusi pengelolaan aset bernilai ekonomis tinggi.
“BUMD bisa dilibatkan sebagai operator bisnis aset daerah. Atau, jika lebih efisien, kerja sama dengan investor atau pihak swasta bisa dibuka, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD, khususnya Komisi II, berkomitmen mengawal penguatan tata kelola aset. Bentuk dukungan itu termasuk pembahasan regulasi baru maupun revisi aturan lama jika diperlukan.
“Kami terbuka untuk membahas regulasi baru atau revisi aturan lama, selama tujuannya jelas: aset memberi manfaat nyata, dan PAD meningkat. Ini penting agar pembangunan daerah bisa lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” tambah Taufik.
Politisi ini juga mengingatkan bahwa pemanfaatan aset harus menjadi agenda prioritas lintas sektor, bukan hanya urusan administratif.
“Kalau terus dibiarkan tidak produktif, kita rugi dua kali: potensi pendapatan hilang, dan biaya perawatan tetap jalan. Padahal, jika dikelola dengan baik, aset bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkasnya.
Dorongan DPRD ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem pengelolaan aset daerah yang produktif, transparan, dan pro-rakyat, sehingga memperkuat kemandirian fiskal Barito Utara.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
