TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Anggaran daerah Kalimantan Tengah tahun 2026 mengalami penurunan signifikan.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengarahkan pembangunan pada sektor-sektor prioritas yang dinilai paling berdampak langsung bagi masyarakat, seiring keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik, nilai APBD Kalteng tahun 2026 turun sebesar 34,71 persen, dari Rp8,3 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada 2026.
Penurunan ini membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas, sehingga diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih selektif dan terukur.
Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa kondisi tersebut menuntut penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
“Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” bebernya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memfokuskan anggaran pada sektor-sektor wajib seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi, Pemprov Kalteng ingin menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Menurut Leonard, penurunan APBD berdampak pada penyesuaian program pembangunan dengan mengedepankan skala prioritas serta pengurangan belanja nonprioritas.
“Otomatis belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“kami juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD),” tambah Leonard.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menekankan pentingnya langkah antisipatif sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dalam menghadapi kondisi tersebut.
“Pertama, kita melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor,” ujar Edy.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
“Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha dan kinerja BUMD harus didorong, sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” ungkapnya.
Selain itu, sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kami juga mendorong peningkatan PAD dengan inovasi dan terobosan kreatif. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus benar-benar diperhatikan, karena belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah,” tuturnya.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
