TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah penyesuaian kebijakan keuangan menyusul penurunan APBD tahun 2026.
Kebijakan tersebut difokuskan pada efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas tetap berjalan optimal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi penggunaan anggaran secara menyeluruh.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI Tahun 2025 pada Senin, 12 Januari 2026.
“Dengan adanya pemeriksaan ini, mengingatkan kita kembali untuk lebih efisien dan efektif menggunakan anggaran yang ada,” ujarnya kepada awak media.
Dalam menghadapi penurunan APBD, pemerintah daerah akan memperketat pemilahan belanja dengan menitikberatkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jadi betul-betul kita (tetapkan) prioritas di atas prioritas lagi. Belanja itu kita pilah, (fokus) banyak kepada manfaat di masyarakat,” tegasnya.
Situasi ini juga memunculkan perhatian terhadap kualitas layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan.
Pemprov Kalteng meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah, terutama Dinas Pendidikan, agar tetap menjaga kinerja dan tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai hambatan dalam pelayanan.
Leonard menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas agar pemerataan kualitas pendidikan dari wilayah pedalaman hingga perkotaan tetap terwujud.
“Dibutuhkan inovasi dan kreativitas dari Kepala Dinas dan jajaran. Bagaimana pendidikan dari desa, pedalaman, menuju ke perkotaan ini bisa dirasakan secara merata dan kualitasnya meningkat,” jelasnya.
Selain fokus pada efisiensi belanja, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada optimalisasi pendapatan, baik dari sektor pajak maupun non-retribusi.
Pemprov Kalteng berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK RI guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
