TENTANGKALTENG.ID, BARITO UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta sejumlah pihak terkait pada Senin, 10 Maret 2025, bertempat di ruang rapat DPRD setempat.
RDP tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dijadwalkan pada 22 Maret 2025 mendatang.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiarty Rusli. Hadir dalam forum tersebut Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Yaser Arafat, unsur Forkopimda, perwakilan Bawaslu dan KPU, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Agenda utama rapat difokuskan pada kesiapan teknis dan logistik dalam rangka penyelenggaraan PSU, guna memastikan seluruh tahapan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip demokrasi yang berlaku.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Yaser Arafat menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan PSU secara tertib dan sesuai regulasi. “Kami siap mendukung penyelenggaraan PSU agar berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan,” ujar Yaser Arafat.
Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut menyampaikan jaminan atas pelaksanaan PSU yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Seluruh tahapan disebut akan diawasi secara ketat guna meminimalkan potensi pelanggaran dan menjaga hak konstitusional masyarakat.
KPU dan Bawaslu memastikan bahwa PSU di dua TPS tersebut akan dilaksanakan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai hasil dari RDP ini, seluruh unsur yang terlibat, baik dari unsur legislatif, penyelenggara pemilu, maupun pemerintah daerah, mereka menyatakan kesiapan penuh untuk menyelenggarakan PSU pada tanggal yang telah ditentukan. Hal ini diharapkan mampu menjamin proses demokrasi yang adil, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
