TENTANGKALTENG.ID, MUARA TEWEH — Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menekankan pentingnya netralitas penyelenggara serta sinergi lintas lembaga demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Pernyataan itu muncul usai paparan Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, dalam Rapat Koordinasi sekaligus Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi PPK dan PPS se-Barito Utara, yang berlangsung di Balai Antang, Muara Teweh pada Jum’at, 4 Juli 2025.
Dalam forum tersebut, Siska menekankan empat poin utama yang wajib dipahami penyelenggara di tingkat kecamatan hingga desa: regulasi, netralitas, koordinasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Patih Herman menilai arahan tersebut sangat relevan, sembari mengingatkan bahwa netralitas serta pemahaman aturan tidak boleh dipandang sekadar formalitas.
“Ini bukan sekadar teknis. Pemahaman regulasi dan komitmen netralitas adalah fondasi utama pelaksanaan PSU yang jujur dan adil,” tegas Patih Herman, Minggu, 6 Juli 2025.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara KPU, Bawaslu, Pemda, dan aparat keamanan agar pengawasan berjalan optimal.
“Efektivitas pengawasan PSU sangat bergantung pada komunikasi lintas lembaga. Ini harus diperkuat jika kita ingin hasil pemilu diterima semua pihak,” tambahnya.
Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat maupun penyelenggara pemilu untuk menjunjung tinggi integritas.
“Kalau kejujuran dan transparansi bisa dijaga, maka siapapun yang terpilih nantinya akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat,” pungkasnya.
Rakor dan Bimtek ini turut dihadiri Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan, unsur Forkopimda, serta perwakilan berbagai lembaga terkait. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya KPU memastikan PSU berlangsung tertib sesuai regulasi.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
