TENTANGKALTENG.ID, BARITO UTARA — Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Pj. Bupati Barito Utara dalam rapat paripurna sebelumnya.
Melalui juru bicaranya, Hj. Sri Neni Trianawati, F-KIR menyoroti adanya perubahan signifikan dalam struktur anggaran yang dinilai perlu dijelaskan secara lebih mendalam sebelum memasuki tahap pembahasan teknis.
“Setelah mencermati pidato pengantar Pj. Bupati, fraksi kami mencatat beberapa perubahan penting yang harus dijelaskan lebih lanjut, khususnya terkait penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dan kenaikan belanja daerah yang cukup signifikan,” ujar Hj. Sri Neni saat menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Barito Utara pada Minggu, 5 Oktober 2025.
F-KIR mencatat, transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan dari Rp2,909 triliun menjadi Rp2,824 triliun atau berkurang sekitar Rp85 miliar. Penurunan ini, menurut fraksi, berpotensi mempengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
“Kami meminta penjelasan rinci terkait penyebab penurunan ini dan bagaimana strategi pemerintah daerah untuk tetap menjaga pelaksanaan program prioritas,” tegasnya.
Selain itu, fraksi juga menyoroti kenaikan belanja daerah dari Rp3,116 triliun menjadi Rp3,460 triliun atau meningkat sekitar 11,03 persen. F-KIR menilai, kenaikan tersebut perlu disertai justifikasi yang jelas agar tambahan belanja benar-benar diarahkan ke sektor strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kenaikan belanja ini harus memiliki justifikasi yang kuat. Kami ingin mengetahui sektor mana saja yang menjadi fokus alokasi tambahan anggaran tersebut,” tambah Hj. Sri Neni.
Tak hanya itu, F-KIR juga mengkritisi lonjakan defisit anggaran yang cukup tajam. Jika dalam APBD Murni defisit tercatat sebesar Rp99,8 miliar, maka dalam Raperda Perubahan nilainya melonjak menjadi Rp485,2 miliar — meningkat lebih dari Rp385 miliar.
“Kami meminta penjelasan mendetail terkait sumber pembiayaan defisit yang meningkat tajam ini. Fraksi kami juga khawatir terhadap dampaknya terhadap stabilitas fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang,” ujarnya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Karya Indonesia Raya menegaskan komitmennya untuk tetap berperan aktif dalam pembahasan lanjutan bersama pihak eksekutif.
“Kami siap melanjutkan pembahasan secara konstruktif demi terciptanya APBD yang sehat, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Barito Utara,” pungkas Hj. Sri Neni Trianawati.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
