TENTANGKALTENG.ID, BARITO UTARA — Sebanyak 15 anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Amuntai, Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja dalam rangka study banding ke DPRD Barito Utara.
Rombongan tersebut disambut oleh Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Barito Utara, Sudiyono, di gedung DPRD setempat, pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Sudiyono menyampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut serta meminta maaf karena anggota DPRD Barito Utara belum dapat hadir bersama, disebabkan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah kabupaten setempat.
Menurutnya, kegiatan study banding ini merupakan langkah positif dalam membangun jaringan dan kerja sama antar lembaga legislatif daerah.
“Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan sama–sama dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman,” ucap Sudiyono.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD HSU, Mawardi, turut menyampaikan apresiasi atas penyambutan yang diberikan DPRD Barito Utara.
“Semoga silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik,” ujarnya.
Anggota DPRD HSU lainnya, Junaidi, menjelaskan bahwa tujuan utama studi banding ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai pengurangan dana transfer ke daerah.
Menurut Junaidi, hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia mengalami pengurangan dana transfer dari pusat, baik Dana Pangan dan Hilirisasi (DPH) maupun Dana Alokasi Wilayah (DAW).
“Seperti di Barut dulunya kan mencapai 3 triliun, karena Barut DPH-nya memang tinggi karena daerah tambang, tapi setelah adanya pengurangan dana transfer pusat menurut informasi tadi hanya sekitar 1,8 triliun, berarti itu akan dirasionalisasi kembali,” papar Junaidi.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten HSU. Sebelumnya, proyeksi keuangan daerah berkisar di angka Rp1,060 triliun, namun berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dana transfer pusat hanya berada di Rp877 miliar.
“Kami harus terpaksa melakukan pengetatan program prioritas yang lebih selektif menyesuaikan dengan visi–misi bupati terpilih,” jelasnya.
Lebih lanjut, Junaidi menegaskan bahwa dengan adanya kebijakan pusat tersebut, pemerintah daerah harus bijak dalam menentukan program prioritas yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kami berharap dengan dilakukannya audiensi study banding ini, akan mendapatkan solusi dalam mengelola keuangan daerah dan membuat kebijakan yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
