Fraksi PKB Dorong Efisiensi dalam Raperda Perubahan APBD 2025

Aris Kurnia Hikmawan

5 October 2025, 22:34 WIB

Bagikan

(ist)

TENTANGKALTENG.ID, BARITO UTARA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dukungan ini disampaikan oleh juru bicara F-PKB, H. Parmana Setiawan, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang digelar di gedung DPRD Barito Utara pada Minggu, 5 Oktober 2025.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan dengan efisien, tepat sasaran, dan akuntabel, terutama pada sektor strategis yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta jaminan sosial.

“Waktu pelaksanaan perubahan APBD ini sangat mepet. Kami harap jangan sampai ada kegiatan yang mangkrak karena ketidaktepatan waktu atau perencanaan yang terburu-buru. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali program yang diprioritaskan agar tetap realistis,” ujar Parmana Setiawan.

Selain menyoroti efektivitas pelaksanaan, Fraksi PKB juga menanggapi adanya pengurangan sebesar Rp1 miliar pada pos Belanja Transfer. Mereka meminta penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengenai latar belakang pengurangan tersebut serta potensi dampaknya terhadap penerima manfaat.

Menutup pandangan umumnya, F-PKB menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan Raperda bersama Pemerintah Daerah dalam forum gabungan komisi DPRD.

“Fraksi PKB siap membahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat gabungan bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bismillahirrahmaanirrahiim, semoga Allah SWT meridhoi langkah kita semua,” tandas Parmana Setiawan.

Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan

Aris Kurnia Hikmawan

Diperbarui 20 October 2025

Bagikan

Rekomendasi

23 Warga Seruyan Dipenjara, PT AKPL Diduga Kebal Hukum Meski Belum Punya HGU

DPRD Barito Utara Desak Solusi Terkait Sertifikat Tanah di Kawasan Hutan

Ketua Komisi II DPRD Barito Utara Tekankan Pentingnya RDP Soal Pelepasan Kawasan Hutan

DPRD Barito Utara Desak Kejelasan Soal Tumpang Tindih Kawasan Hutan dan Lahan Warga

DPRD Barito Utara Tegaskan Transparansi dalam Pembahasan Pembebasan Lahan

Tumpang Tindih Lahan Kembali Disorot DPRD Barito Utara

DPRD Barito Utara Dorong Percepatan Kompensasi Pembebasan Lahan

BPN Tekankan Pentingnya Peta Digital dalam RDP Pembebasan Lahan di Barito Utara

Warga Kecil Dikriminalisasi: Penyidik Ditreskrimum Polda Kalteng Diduga Pilih Kasih, Mafia Tanah Dibiarkan Bebas

Ardianto: TNI Teruslah Jadi Benteng Bangsa dan Sahabat Rakyat

H. Taufik Nugraha: TNI Garda Terdepan Penjaga Kedaulatan Negara

F-KIR Minta Penjelasan Soal Penurunan Dana Transfer dan Kenaikan Belanja Daerah Barito Utara