TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) bersama berbagai organisasi massa demokratis nasional dari berbagai sektor memperingati Hari Perempuan Internasional (HPI) 2025 dengan aksi dan kampanye serentak di 17 provinsi di Indonesia. Tahun ini, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dipilih sebagai pusat koordinasi aksi nasional sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan eksploitasi yang masih dialami kaum perempuan di Indonesia.
Perempuan dan Kemiskinan Struktural
Dalam peringatan HPI 2025 ini, SERUNI menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto yang dinilai akan semakin memperburuk kondisi perempuan Indonesia, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Ketua Umum SERUNI, Helda Khasmy, menyampaikan bahwa dalam lima tahun ke depan, perempuan Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih besar akibat kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan tajam adalah Program Quick Win yang dicanangkan oleh pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah. Helda menilai bahwa meskipun program ini terlihat sebagai langkah positif, namun pada dasarnya mencerminkan kondisi kemiskinan akut yang masih menghantui bangsa Indonesia.
“Setelah 75 tahun merdeka, bangsa dan rakyat Indonesia masih berkutat dengan masalah kekurangan gizi, bahkan kelaparan karena ekstremnya (angka) kemiskinan dan pengangguran. Bantuan sosial seperti itu tidak sepadan dengan penderitaan yang akan dialami rakyat sepanjang 5 tahun ke depan di bawah Presiden Prabowo,” tegasnya.
Helda juga menyoroti gelombang protes dari ribuan pelajar di Papua yang menolak program MBG karena dianggap hanya menyelesaikan masalah di permukaan. “Ribuan anak sekolah dari pusat kemiskinan ekstrem di Papua dengan penuh harga diri ambil bagian dalam demonstrasi menentang Program Makan Bergizi Gratis. Mereka meneriakkan slogan dan membentangkan poster tuntutan ‘Kami Butuh Isi Otak Bukan Isi Perut’,” ujar Helda.
Ketimpangan Gender dan Diskriminasi dalam Dunia Kerja
Selain menyoroti permasalahan ekonomi, SERUNI juga menegaskan bahwa ketimpangan gender di dunia kerja masih menjadi tantangan besar bagi perempuan Indonesia. Diskriminasi upah yang masih tinggi, sulitnya akses perempuan terhadap pekerjaan layak, serta tingginya angka pelecehan dan kekerasan di tempat kerja menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan sistemik dalam mencapai kesetaraan.
Menurut SERUNI, pemerintah harus lebih serius dalam menangani isu-isu ketidakadilan yang dialami perempuan pekerja. “Banyak perempuan yang bekerja lebih keras, namun tetap mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Selain itu, perempuan juga lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan di tempat kerja,” tambah Helda.
Ancaman Terhadap Kedaulatan Ekonomi dan Perempuan
SERUNI juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai semakin memperkuat dominasi kapital asing di Indonesia, salah satunya melalui pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan pengelola investasi yang diperkirakan akan semakin memperdalam ketimpangan ekonomi. SERUNI menilai bahwa kebijakan ini akan semakin mempersulit perempuan dan masyarakat kecil untuk keluar dari jurang kemiskinan.
“Kaum perempuan dibiarkan menanggung penderitaan diri dan keluarga dengan kemampuan yang terbatas. Berbagai jenis kekerasan ekstrem yang selalu diiringi dengan kejahatan seksual, diskriminasi upah dengan pekerjaan sama, diskriminasi pekerjaan perempuan dengan laki-laki terus mengalami peningkatan. Kekerasan dan perceraian dalam keluarga karena masalah ekonomi terus meluas. Anak-anak putus sekolah dan pergi dari rumah menjadi korban berbagai kejahatan anti sosial, narkotika dan lainnya semakin umum ditemukan di pedesaan,” ungkap Helda.
SERUNI menegaskan bahwa pembebasan perempuan dari ketidakadilan tidak akan terwujud tanpa adanya perubahan struktural dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Mereka mendesak agar pemerintah mengutamakan kepentingan rakyat dengan melaksanakan reforma agraria sejati dan membangun industri nasional tanpa campur tangan kapital imperialis.
Seruan SERUNI: Perempuan Bangkit Melawan Penindasan!
Peringatan HPI 2025 ini ditutup dengan seruan lantang dari SERUNI kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menolak program-program yang hanya menjadi solusi sementara tanpa memberikan perubahan nyata terhadap kehidupan perempuan dan masyarakat kecil.
“Bangsa dan rakyat Indonesia harus menentang Program Quick Win Presiden Prabowo agar tidak digunakan sebagai instrumen untuk memoderasi tuntutan dan harapan rakyat yang sesungguhnya. Program Quick Win hanyalah obat penahan rasa lapar dan pereda rasa sakit selama menunggu Indonesia Emas 2045 yang tidak akan pernah nyata,” seru Helda dengan tegas.
Melalui momentum ini, SERUNI mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk terus berjuang melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Perempuan memiliki peran penting dalam membangun bangsa yang lebih adil dan berdaulat, dan perjuangan ini harus terus diperjuangkan hingga hak-hak perempuan benar-benar dihormati dan dilindungi.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
