TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Prestasi olahraga Kalimantan Tengah (Kalteng) di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024 menuai kritikan pedas. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalteng dianggap gagal membawa prestasi yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan masyarakat Kalteng. Kalteng yang hanya mampu bertengger di peringkat 33 dari total 38 provinsi peserta PON, dianggap mengalami kemunduran signifikan dibandingkan PON Papua 2021, di mana mereka berhasil meraih peringkat 26.
Abdul Hafid, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dengan tegas menyoroti kegagalan tersebut. Ia menyatakan bahwa kegagalan KONI Kalteng tidak hanya merupakan kemunduran dari segi prestasi, tetapi juga menunjukkan tidak tercapainya harapan besar yang telah diberikan sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat.
“Miris. Kalteng peringkatnya sama dengan provinsi baru. Padahal Pemprov sudah menaruh harapan besar dengan KONI. Terbukti anggarannya besar. KONI sebagai eksekutor pembinaan pengurus cabang olahraga memiliki tanggung jawab moral yang besar,” ujar Hafid, kepada tentangkalteng.id pada Rabu, 9 Oktober 2024.
Dana Besar, Prestasi Menurun
Sorotan Abdul Hafid terhadap KONI Kalteng bukan hanya pada kegagalan prestasi semata, tetapi juga terkait dengan alokasi dana yang dianggap tidak sebanding dengan pencapaian. Dana yang dikucurkan Pemprov Kalteng kepada KONI melalui anggaran hibah terbilang besar. Namun, hasil di lapangan jauh dari kata yang memuaskan.
“Anggaran yang digelontorkan sudah besar, tapi hasilnya tidak sebanding. KONI memiliki tanggung jawab besar atas dana tersebut, tidak hanya untuk mengelola, tetapi juga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan,” tegas Hafid.
Hafid menilai bahwa perlu ada langkah evaluasi yang serius, baik dari sisi manajemen maupun penggunaan anggaran. Ia mendesak agar KONI segera melakukan audit internal untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab utama kegagalan, serta mencari solusi konkret untuk memperbaiki performa di masa mendatang.
Evaluasi dan Urgensi Perombakan Kepengurusan
Terkait rencana perombakan kepengurusan KONI Kalteng pasca-PON 2024, Hafid mempertanyakan urgensi dari langkah tersebut. Menurutnya, perombakan struktur tidak akan langsung memperbaiki prestasi yang menurun, kecuali diiringi dengan evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
“Intinya apa yang urgen dengan perombakan? Apakah dengan merombak bisa mengembalikan prestasi yang jeblok? KONI Kalteng perlu melakukan evaluasi terhadap capaian itu. Apa saja yang menjadi problem, sehingga itu jeblok. KONI perlu menginventarisasi masalahnya,” ujar Hafid dengan nada kritis.
Ia mengingatkan agar KONI Kalteng tidak tergesa-gesa mencari kambing hitam atas kegagalan ini. Menurut Hafid, yang lebih penting adalah melakukan evaluasi secara transparan dan mendetail terhadap semua faktor yang mempengaruhi performa atlet, pelatih, dan organisasi itu sendiri. Ia meminta agar hasil evaluasi tersebut diumumkan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan.
Kepentingan Politik dalam Tubuh KONI
Selain itu, Hafid juga menyoroti adanya kepentingan politik dalam tubuh KONI Kalteng yang menurutnya turut memperburuk kinerja organisasi tersebut. Ia menegaskan bahwa politik praktis seharusnya tidak mencampuri urusan internal KONI, dan justru fokus utama harus diarahkan pada peningkatan prestasi olahraga.
“Yang pasti, KONI Kalteng terlalu ribut soal internal dan soal politik praktis eksternal. Semestinya tidak perlu dibawa. Adapun politik yang dibutuhkan adalah untuk peningkatan KONI dan cabang olahraga,” tegas Hafid.
Menurut Hafid, jika masalah internal dan eksternal ini tidak segera diatasi, maka potensi atlet-atlet Kalteng akan terus menurun. Padahal, seharusnya KONI mampu menjadi ujung tombak pengembangan talenta-talenta muda Kalteng di berbagai cabang olahraga.
Desakan Audit Dana dan Transparansi
Abdul Hafid menambahkan bahwa diperlukan langkah serius untuk memastikan penggunaan dana hibah yang diterima KONI Kalteng tepat sasaran. Tidak hanya dana yang berasal dari APBD, tetapi juga bantuan pihak ketiga seperti CSR, sponsor, atau donatur. Audit dan transparansi penggunaan anggaran, menurutnya, menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KONI Kalteng.
“Evaluasi kinerja pengurus dan audit dana hibah dari APBD maupun bantuan pihak ketiga seperti CSR, sponsor, atau donatur harus dilakukan. Ini untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan ataupun diselewengkan, dan harus digunakan secara efektif demi kemajuan olahraga di Kalteng,” tambah Hafid.
Langkah-langkah ini, menurut Hafid, perlu dilakukan dengan cepat dan efektif jika Kalteng ingin kembali bersaing di ajang nasional. Jika tidak, ia khawatir bahwa kegagalan di PON Aceh-Sumut akan terus terulang, dan prestasi olahraga Kalteng semakin merosot.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
