TENTANGKALTENG.ID, SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten Sukamara terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Aula Kantor Bupati Sukamara, Selasa (27/5).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sukamara, Nur Efendi, SH, dan turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Sukamara, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Kepala Kantor OJK Perwakilan Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, serta para tamu undangan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya percepatan inklusi keuangan sebagai fondasi dalam membangun ekonomi daerah yang kuat dan merata. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pencapaian inklusi keuangan nasional sebesar 91 persen pada tahun 2025, dan TPAKD memiliki peran strategis dalam mewujudkan target tersebut.
“TPAKD adalah salah satu inisiatif yang memastikan seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan terjangkau. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan sektor keuangan, kita dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Nur Efendi.
Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, terutama dalam menggali potensi daerah, membuka akses pembiayaan, penjaminan, digitalisasi, serta penguatan sumber daya manusia.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai agenda penting, antara lain peningkatan akses permodalan bagi UMKM, optimalisasi pemanfaatan layanan keuangan digital, serta strategi edukasi literasi keuangan bagi masyarakat Sukamara.
Perwakilan dari OJK turut memaparkan berbagai program percepatan akses keuangan yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Sukamara. Di antaranya adalah perluasan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi pembayaran, serta penguatan kolaborasi antara lembaga jasa keuangan dan pemerintah daerah.
Dengan adanya forum koordinasi ini, diharapkan TPAKD Kabupaten Sukamara dapat semakin proaktif dalam menyusun dan menjalankan program kerja yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pelaku ekonomi desa lainnya.
Komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mendorong inklusi keuangan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bukan sekadar wacana. Dengan keterlibatan aktif berbagai pihak, akses keuangan yang luas dan merata akan menjadi kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan fondasi ekonomi daerah di masa depan.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
