TENTANGKALTENG.ID, SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten Sukamara menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui partisipasi aktif dalam peluncuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring pada Rabu (05/03/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Bupati Sukamara, Nur Efendi, S.H., dari ruang rapat Sekretariat Daerah Sukamara, didampingi Asisten II Sekda, para Kepala OPD, pejabat eselon III Administrator, dan tamu undangan lainnya.
Dalam wawancaranya usai kegiatan, Wakil Bupati menjelaskan bahwa IPKD-MCP merupakan salah satu instrumen penting dalam pengawasan dan pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Program ini merupakan bagian dari arahan strategis KPK untuk memperkuat sistem integritas di lingkungan birokrasi.
“IPKD dan MCP bukan hanya soal pengawasan, tapi lebih dari itu adalah pencegahan yang terukur dan sistematis. Bahkan, program ini memberikan reward kepada daerah yang berhasil menjalankannya dengan baik,” ungkap Nur Efendi.
Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil memperoleh penghargaan dari pelaksanaan IPKD-MCP.
“Ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Harapannya, ke depan Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Sukamara, bisa menjadi salah satu daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut,” tambahnya.
IPKD-MCP merupakan langkah konkret dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat memantau, menganalisis, serta melakukan perbaikan kinerja tata kelola keuangan dan layanan publik secara berkelanjutan.
Dengan sinergi dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, Sukamara optimis dapat menciptakan iklim birokrasi yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
