OJK dan LPS Sepakati Juklak Pertukaran Data Program Penjaminan Polis

Aris Kurnia Hikmawan

18 November 2026, 15:31 WIB

Bagikan

Keterangan Foto: Momen kesepakatan teknis pertukaran data antara OJK dan LPS guna memperkuat kesiapan implementasi Program Penjaminan Polis di Bali pada Selasa, 17 November 2026. (ist)

TENTANGKALTENG.ID, BALI – Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan meresmikan Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Data, Informasi, atau Dokumen guna mendukung pelaksanaan Program Penjaminan Polis.

Aturan teknis tersebut menjadi pijakan kerja operasional kedua otoritas dalam menyiapkan sekaligus menjalankan Program Penjaminan Polis. Penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono serta Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali pada Selasa, 17 November 2026.

“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.

Program Penjaminan Polis sendiri merupakan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang akan mulai berjalan di bawah LPS paling lambat Januari 2028. Tujuannya ialah melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta saat perusahaan asuransi mengalami kegagalan sekaligus merawat keyakinan publik pada sektor asuransi.

Menurut Ogi, suksesnya Program Penjaminan Polis bertumpu pada kesiapan sejak awal, mencakup kepesertaan yang akurat, data yang valid, serta koordinasi yang tertib. Petunjuk pelaksanaan ini menghadirkan panduan yang lugas dan terukur bagi kedua lembaga dalam mewujudkannya.

Ogi juga menyampaikan bahwa program tersebut melengkapi rangkaian pembenahan sektor perasuransian yang tengah berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, sampai manajemen risiko. Pengawasan yang kokoh dan penjaminan yang dapat diandalkan akan saling menguatkan.

Pertukaran data, tutur Ogi, menjadi elemen krusial dalam penyiapan program penjaminan. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan serta memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.

Ia menilai capaian bersejarah ini lahir dari kolaborasi selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi mendasar yang memperkokoh pilar industri asuransi nasional.

Dalam pokok pengaturannya, petunjuk pelaksanaan ini menindaklanjuti Nota Kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Ruang lingkup pertukaran data mencakup seluruh tahapan, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan program penjaminan, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Aliran data berjalan dua arah, baik dari OJK ke LPS maupun sebaliknya.

Aturan ini juga menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing institusi, lengkap dengan jenis data, periode, tenggat penyampaian, serta media pertukarannya. Hal-hal yang belum tercantum dapat dirumuskan lewat Forum Koordinasi OJK dan LPS.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.

Pengiriman data diarahkan melalui mekanisme pertukaran data dan informasi yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi pelaku industri. Lewat penandatanganan petunjuk pelaksanaan ini, OJK terus mempererat sinergi bersama LPS dan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan program penjaminan, termasuk lewat sosialisasi dan edukasi kepada industri serta masyarakat, supaya pelaksanaannya efektif, kredibel, dan memberi manfaat nyata bagi pemegang polis maupun industri asuransi di Tanah Air.

Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan

Aris Kurnia Hikmawan

Diperbarui 20 November 2026

Bagikan

Rekomendasi

Menguji Rasionalitas Demokrasi Kita

OJK Kalteng Perkuat Sinergi Cegah Keuangan Ilegal dan Scam

Pemberdayaan Masyarakat Harus Jadi Prioritas Utama APBN

Golkar Kalteng Bagikan 1.000 Paket Sembako di Tengah Kabut Asap

PWI Barito Utara Bagikan Ratusan Masker di Tengah Kabut Asap

PAMA Distrik BEKB Edukasi Siswa SMPN 1 Teweh Timur Cegah Bahaya Narkoba

Rangkaian BIK 2026 Hadirkan Berbagai Program Edukasi dan Aksi Sosial di Kotawaringin Barat

OJK Kalteng Gelar Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Pangkalan Bun

HUT Golkar Kalteng Diisi Aksi Sosial dan Kepedulian Lingkungan

SMSI Kalteng Siap Bersinergi dengan Bawaslu Awasi Pemilu 2029

Karhutla Kalteng Memburuk, ARUN Kalteng Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional

Sengketa Lahan Hiu Putih Memanas, Pembangunan Toko Jeffriko Seran Diduga Tanpa Izin