TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Isu kelangkaan LPG 3 kilogram kembali mencuat di Kalimantan Tengah. Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Junaidi, angkat bicara dan mendesak pemerintah provinsi agar tidak lengah dalam mengawasi distribusi gas bersubsidi tersebut.
“Jika pengawasan lemah, LPG 3 kg berpotensi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sampai ke masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi,” ujar Junaidi, pada Minggu, 9 Februari 2025.
Menurut legislator dari Partai Demokrat itu, pengawasan di lapangan harus ditingkatkan untuk mencegah penyimpangan yang kerap terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
“Distribusi tidak boleh hanya terfokus di kota besar. Pemerintah harus menjamin alokasi yang cukup bagi seluruh wilayah Kalteng,” tambahnya.
Junaidi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyaluran LPG 3 kg. Ia menilai keterbukaan informasi soal kuota, mekanisme distribusi, dan HET menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Keterbukaan sangat penting agar masyarakat tahu hak mereka. Dengan transparansi, potensi penyimpangan bisa ditekan, dan kepercayaan publik terhadap program subsidi meningkat,” tegasnya.
Dengan pengawasan ketat dan informasi yang terbuka, diharapkan distribusi LPG bersubsidi tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menghapus ketimpangan yang selama ini dirasakan masyarakat di daerah terpencil.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
