TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah kembali menggelar Rapat Paripurna, kali ini untuk mendengarkan laporan akhir tahun dari Pemerintah Provinsi. Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2025 itu dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, pada Senin, 24 Maret 2025.
Mewakili Gubernur, Plt. Sekretaris Daerah Kalteng Katma F. Dirun membacakan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2024, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Arton S. Dohong.
Katma menjelaskan, penyusunan LKPJ mengacu pada pedoman dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“LKPJ ini berisi tentang informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang meliputi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan berbagai persoalan yang dihadapi, serta beberapa solusi dalam upaya mencapai Visi dan Misi dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026,” ujar Katma.
Ia memaparkan berbagai indikator capaian selama tahun 2024. Salah satu yang menonjol adalah kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 73,73 persen pada 2023 menjadi 74,28 persen. Angka kemiskinan memang sedikit meningkat menjadi 5,26 persen, namun tetap lebih rendah dibanding rata-rata nasional.
“Angka ini memang sedikit naik dari tahun 2023 yang 5,11 persen, tetapi masih di bawah rata-rata Nasional 8,57 persen,” kata Katma.
Tingkat pengangguran terbuka turun tipis menjadi 4,01 persen dari 4,10 persen tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga memperlihatkan kemajuan, dari 4,14 persen pada 2023 menjadi 4,46 persen pada 2024. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalteng meningkat menjadi lebih dari Rp 222,9 triliun dari sebelumnya Rp 208 triliun.
Gini Ratio, sebagai indikator ketimpangan pendapatan, turut membaik dari 0,317 menjadi 0,304. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan rerata nasional yang berada di angka 0,381.
Di sektor keuangan daerah, Pemprov Kalteng berhasil merealisasikan Pendapatan Daerah sebesar Rp 8,33 triliun lebih, setara dengan 90,29 persen dari target Rp 9,22 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan menembus target dengan capaian 104,31 persen atau Rp 2,81 triliun. Sedangkan Dana Transfer tercatat Rp 5,33 triliun atau 81,76 persen dari target.
“Selain itu, dalam penggunaannya anggaran APBD disesuaikan dengan rencana program prioritas dan kegiatan yang telah diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sesuai tupoksi urusan yang ada,” tambah Katma.
Di akhir pemaparannya, Katma mengingatkan bahwa laporan ini masih bersifat makro dan belum final karena tengah dalam proses audit oleh BPK RI. Laporan keuangan yang telah diaudit akan disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya.
Penyampaian LKPJ ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kalteng dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Bumi Tambun Bungai.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
