TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Seruan untuk perubahan besar kembali digaungkan Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah dalam rapat paripurna pembahasan LKPj Gubernur Tahun 2024. Fokus utama mereka kali ini: transisi energi dan hilirisasi pertambangan.
Asdy Narang, Juru Bicara Fraksi NasDem, menegaskan pentingnya pemerintah provinsi segera menyusun strategi jangka panjang dalam menghadapi tantangan energi masa depan. Ia menekankan bahwa roadmap atau peta jalan menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) yang terukur dan kolaboratif menjadi kebutuhan mendesak.
“Kami merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas ESDM mulai merancang roadmap besar transisi energi dengan peta jalan implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih terukur, tentu saja melibatkan pihak swasta dan BUMD energi sebagai mitra strategis,” tegasnya.
Tak hanya berhenti di sektor energi, NasDem juga menyoroti isu krusial lain: konservasi air tanah. Mereka mendesak agar implementasi zonasi konservasi air tanah (CAT) di 14 kabupaten/kota segera dipercepat, sebagai langkah antisipatif terhadap ancaman krisis air akibat eksploitasi yang tak terkendali.
Dalam sektor pertambangan, Fraksi NasDem menilai bahwa Kalimantan Tengah tak bisa terus-menerus hanya menjadi pengirim bahan mentah ke luar daerah. Hilirisasi mineral dan percepatan pembangunan smelter harus menjadi prioritas.
“Tanpa hilirisasi, Kalimantan Tengah akan terus menjadi daerah pengekspor bahan mentah dengan kontribusi minim ke PDRB,” ujarnya.
Isu tambang rakyat (WPR) juga mencuat sebagai sorotan penting. Fraksi NasDem mendorong pendekatan yang lebih serius untuk menangani WPR, terutama dalam mencegah praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
Langkah konkret yang diusulkan termasuk penguatan kelembagaan Dinas ESDM, peningkatan kapasitas pengawas lapangan, serta penguatan koordinasi antarinstansi demi pengawasan energi dan pertambangan yang lebih terpadu.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
