TENTANGKALTENG.ID, SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten Sukamara terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan agraria dan pemberdayaan masyarakat melalui sinergi lintas sektor. Pada Rabu, 18 Juni 2025, Wakil Bupati Sukamara, Nur Efendi, S.H., menghadiri sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukamara di Aula Kantor Bupati.
Rapat ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Sukamara, Asisten Sekda, para Kepala OPD, jajaran BPN Sukamara, Camat, Lurah/Kades, Pj. Kepala Desa, serta tamu undangan lainnya.
Dalam keterangannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan BPN dalam menjalankan program reforma agraria, terutama dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma agraria bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antar pihak sangat penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, termasuk status desa dan pengelolaan aset daerah maupun desa,” ujar Wakil Bupati.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis dalam membahas berbagai isu krusial terkait pelaksanaan reforma agraria, termasuk identifikasi status desa yang menjadi fokus pembahasan utama. Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam penyelesaian berbagai tantangan di lapangan.
“Dengan adanya Gugus Tugas Reforma Agraria, kita harapkan hambatan-hambatan dalam proses redistribusi tanah dapat diminimalisir. Masyarakat, khususnya para petani dan kelompok ekonomi lemah, harus mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kepemilikan serta pemanfaatan tanah secara adil dan berkelanjutan,” tambahnya.
Program reforma agraria merupakan bagian penting dalam agenda nasional untuk menciptakan pemerataan penguasaan tanah dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui GTRA berkomitmen untuk mendukung percepatan pelaksanaan program ini di tingkat daerah.
Rapat ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, BPN, dan masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah dan membuka jalan bagi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
