TENTANGKALTENG.ID, KATINGAN — Suasana Ruang VIP Rumah Jabatan Bupati Katingan tampak serius namun penuh semangat pada Senin, 14 April 2025. Di sana, Bupati Katingan Saiful, S.Pd., M.Si memimpin langsung rapat koordinasi penting yang membahas keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024.
Didampingi jajaran kepala perangkat daerah, pejabat struktural, serta tim dari BKPSDM Kabupaten Katingan, Bupati menyampaikan bahwa proses seleksi tahap awal berjalan mulus tanpa kendala berarti. Ia memberi apresiasi atas kolaborasi semua pihak dalam mendukung jalannya tahapan ini.
“Untuk tahap pertama, semuanya berjalan lancar. Tidak ada permasalahan berarti baik pada PPPK maupun CPNS. Namun kita harus mulai menyiapkan diri menghadapi tahap kedua yang jumlahnya jauh lebih besar dan tentu akan menjadi beban tersendiri, khususnya dari sisi anggaran,” ucap Saiful.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tahun ini menjadi penentuan terakhir pengangkatan PPPK sesuai arahan pemerintah pusat. Maka, setiap keputusan harus diambil secara bijak.
“Dengan jumlah formasi tahap kedua sebanyak 1.226, kita tidak bisa mengangkat semuanya sekaligus. Kita harus membuat pilihan yang tepat, dengan memaksakan diri dalam batas kemampuan. Oleh karena itu, keputusan harus didasarkan pada skala prioritas, dan yang utama adalah mereka yang telah masuk dalam database BKN,” tegasnya.
Bupati juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya mendukung rekrutmen dalam jumlah besar. Karenanya, ia menyatakan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Hal itu dimaksudkan, guna mencari langkah terbaik yang tetap berpihak pada tenaga honorer, namun juga realistis terhadap kemampuan fiskal daerah,” sambung Saiful.
Sementara itu, Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Katingan, Marjuni, melaporkan bahwa meski dalam SK PPPK Tahap Pertama tertulis TMT 1 Maret 2025, para pegawai baru akan mulai bekerja efektif pada 1 Mei 2025.
Ia juga menguraikan bahwa pelaksanaan seleksi tahap kedua akan dimulai pada 17 April hingga 16 Mei 2025, dengan total 1.226 formasi — terdiri dari 178 guru, 990 tenaga teknis, dan 58 tenaga kesehatan.
“Jumlah yang kita usulkan sebenarnya melebihi data yang ada di database BKN. Namun tetap, yang bisa kita proses hanyalah mereka yang telah terdata di BKN. Ke depan, penyelesaian hasil seleksi tahap kedua ini akan kami koordinasikan kembali dengan pemerintah pusat agar ditemukan solusi terbaik,” jelas Marjuni.
Ia menutup laporannya dengan penekanan pada urgensi tahun ini sebagai kesempatan terakhir bagi para tenaga honorer. “Sehingga tahun ini, menjadi satu-satunya kesempatan terakhir bagi tenaga honorer untuk diangkat melalui skema PPPK,” ungkapnya.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
