TENTANGKALTENG.ID, BARITO UTARA — Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 pada Kamis, 30 Oktober 2025, di Gedung Balai Antang Muara Teweh.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie, dan dihadiri sekitar 150 peserta, meliputi anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga perwakilan media massa.
Dalam sambutannya, Felix Sonadie yang mewakili Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan pentingnya kegiatan konsultasi publik sebagai bagian dari proses pembangunan yang partisipatif dan terbuka.
“Seperti kita ketahui bersama, Kick Off Meeting yang telah kita laksanakan beberapa waktu lalu merupakan awal dari sebuah pekerjaan besar. Maka pada hari ini kita membuka seluas-luasnya ruang bagi suara dan aspirasi rakyat. Konsultasi publik ini adalah jantungnya perencanaan partisipatif,” ujar Felix.
Ia menambahkan bahwa RPJMD merupakan peta jalan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan yang menjadi acuan bagi arah investasi pembangunan, prioritas program, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
Disampaikannya pula bahwa dokumen RPJMD yang tengah disusun bukanlah dokumen elitis dan tertutup, melainkan hasil kolaborasi yang tumbuh dari partisipasi masyarakat.
“Jadi mustahil jika kita menyusunnya tanpa mendengar langsung dari para pemangku kepentingan utama, yakni masyarakat Barito Utara,” tambahnya.
Selain itu, Felix mengajak seluruh peserta untuk aktif menyampaikan masukan, kritik, dan ide konstruktif demi penyempurnaan rancangan RPJMD tersebut.
“Saya mengajak yang hadir untuk berbicara terbuka, kritis, dan membangun. Sampaikan realitas, kebutuhan, serta ide-ide cemerlang untuk kemajuan Barito Utara. Jangan ragu menyoroti berbagai tantangan yang kita hadapi, mulai dari isu kemiskinan, akses kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, hingga pelestarian lingkungan dan budaya,” ajaknya.
Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat agar dapat diintegrasikan ke dalam naskah RPJMD, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264 ayat (4), yang mengatur bahwa peraturan daerah tentang RPJMD harus ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik.
“Saya berharap kita dapat bekerja sama agar konsultasi publik hari ini berjalan efektif dan berkualitas, karena hal ini sangat menentukan legitimasi dokumen RPJMD kita nantinya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Bapperida beserta jajaran yang telah menyelenggarakan kegiatan dengan baik, serta kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi.
“Suara anda adalah data yang paling berharga. Keluhan anda adalah diagnosis yang paling akurat. Harapan anda adalah visi yang paling otentik,” tutupnya.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
