TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menyoroti keterbatasan keuangan daerah yang disebabkan belum optimalnya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja yang terus meningkat.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, menjelaskan bahwa sejumlah jenis dana transfer dari pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sementara itu, beban belanja pegawai daerah terus bertambah setiap tahunnya.
“Semua jenis transfer pusat, baik DAU maupun bagi hasil, mengalami penurunan. Sementara daerah harus menanggung kebutuhan belanja pegawai yang terus bertambah,” ujar Sudarsono di Palangka Raya, pada Senin, 13 Oktober 2025.
Menghadapi situasi tersebut, DPRD Kalteng mendorong pemerintah provinsi agar menyusun anggaran yang lebih fokus dan berbasis prioritas. Program-program yang bersifat mendesak diharapkan menjadi perhatian utama, sedangkan kegiatan yang dianggap kurang penting dapat dikurangi atau ditunda pelaksanaannya.
“Dalam kondisi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah menajamkan program. Hal-hal yang benar-benar mendesak diprioritaskan, sementara kegiatan yang kurang urgent perlu dikurangi,” tambahnya.
Selain itu, DPRD juga menilai pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi pendapatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tergarap secara optimal.
“Beberapa waktu lalu kami turun langsung ke Pulau Besau untuk menyinkronkan data yang berhubungan dengan potensi pendapatan, seperti perusahaan pengguna air permukaan,” jelasnya.
Tak hanya itu, DPRD turut mendorong langkah optimalisasi pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor dan alat berat. Berdasarkan data, ribuan unit alat berat kini beroperasi di Kalimantan Tengah untuk mendukung berbagai proyek strategis nasional.
“Data menunjukkan jumlah alat berat yang masuk ke Kalimantan Tengah mencapai ribuan unit. Ini seharusnya bisa menjadi sumber PAD yang signifikan jika ada sinergi yang jelas antarinstansi,” pungkas Sudarsono.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
