TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA — Gebrakan besar sektor pendidikan nasional dimulai. Presiden Prabowo Subianto, tepat di peringatan Hari Pendidikan Nasional, pada Jum’at, 2 Mei 2025, meresmikan peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)—sebuah agenda ambisius untuk merevitalisasi 10.441 sekolah di seluruh penjuru Indonesia.
Peresmian program ini dilakukan langsung di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan urgensi pembenahan sarana pendidikan.
“Tidak boleh ada lagi sekolah yang atapnya runtuh atau cuma punya satu kamar mandi. Kita harus bergerak cepat,” tegasnya.
Menyambut hal ini, DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) pun tak tinggal diam. Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mendorong pemerintah daerah untuk segera menanggapi kebijakan nasional tersebut. Menurutnya, revitalisasi sekolah adalah langkah krusial dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
“Pemprov Kalteng harus segera inventarisasi kondisi fisik sekolah-sekolah. Ini langkah awal agar program revitalisasi bisa berjalan konkret,” ujarnya di Palangka Raya, pada Rabu, 14 Mei 2025.
Sugiyarto juga menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh oleh para kepala daerah. Ia meminta Gubernur Kalteng memerintahkan bupati dan wali kota untuk segera bertindak. Tanpa data menyeluruh, kata dia, pelaksanaan program revitalisasi bisa meleset dari sasaran.
Ia juga mengingatkan bahwa sekalipun dana utama berasal dari pemerintah pusat, peran aktif daerah tetap dibutuhkan. Kesiapan anggaran lokal harus menjadi bentuk komitmen pendampingan yang nyata.
Tak kalah penting, ia menyentil soal pembagian kewenangan pengelolaan sekolah yang seringkali menjadi hambatan administratif: SD dan SMP menjadi kewenangan kabupaten/kota, sementara SMA dan SMK di bawah tanggung jawab provinsi.
“Kita harapkan dalam empat hingga lima tahun ke depan, tak ada lagi sekolah rusak di Kalimantan Tengah,” ucapnya penuh harap.
Sugiyarto berharap revitalisasi tak berhenti di dinding dan atap saja, namun juga menyentuh aspek penting lainnya seperti akses jalan menuju sekolah, pagar, hingga sanitasi.
“Tujuannya adalah layanan pendidikan yang layak dan merata. Kami di Komisi III DPRD siap mengawal program ini,” pungkasnya.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
