TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah terus mendapat perhatian serius. Komisi I DPRD Kalteng kembali menunjukkan komitmennya dengan melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat pada Senin, 3 Februari 2025.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat OPAD Kantor Bapenda ini merupakan kelanjutan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar bersama mitra kerja pada Selasa, 21 Januari 2025. Fokus pembahasan mengerucut pada strategi-strategi konkret peningkatan PAD, termasuk evaluasi penerapan Opsen Pajak dan isu penting lainnya yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menyoroti posisi strategis Bapenda sebagai motor penggerak pendapatan daerah.
“Lumbung PAD adalah dari Badan Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, Komisi I DPRD siap membantu dan memfasilitasi dalam segi sarana dan prasarana demi mengupayakan pencapaian target PAD di Provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Anggota Komisi I, Yohanes Freddy Ering, yang menekankan pentingnya penguatan peran UPT Samsat dalam pelayanan perpajakan kendaraan bermotor.
“Kami siap membantu jika terdapat kendala pada UPT Samsat dalam proses penanganan pajak kendaraan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapenda Kalteng, Anang Dirjo, menguraikan berbagai inovasi yang telah digulirkan pihaknya demi menciptakan layanan pajak yang semakin mudah dan efisien.
“Kami telah melakukan beberapa inovasi yang terdapat di masing-masing UPT Samsat pada 14 Kabupaten/Kota, di antaranya Samsat Keliling (SAMKEL), Mall Pelayanan Samsat, Samsat Drive Thru, serta ada juga pelayanan yang disediakan di cafe-cafe Samsat di beberapa UPT Samsat.
Kami juga menyediakan aplikasi pembayaran pajak secara online melalui aplikasi E-Pahari,” jelas Anang.
Lebih lanjut, Anang menyampaikan bahwa transformasi digital dan sistem non-tunai menjadi andalan baru dalam mendorong kesadaran dan kemudahan pembayaran pajak.
“Dengan disediakannya inovasi pembayaran pajak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi repot mendatangi kantor Samsat untuk membayarkan pajak kendaraan mereka,” pungkasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik tolak sinergi yang lebih erat antara legislatif dan eksekutif untuk mendongkrak pendapatan daerah secara berkelanjutan, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
