Pemda Didorong Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Aris Kurnia Hikmawan

30 April 2025, 21:16 WIB

Bagikan

(ist)

TENTANGKALTENG.ID, KATINGAN — Bupati Katingan, Saiful, S.Pd., M.Si., mengikuti Rapat Kerja sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara daring melalui zoom meeting, pada Rabu, 30 April 2025. Kegiatan ini diikuti dari Ruang Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan.

Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, bersama 12 Gubernur dari berbagai provinsi yang hadir langsung di Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI. Sementara itu, 11 kepala daerah lainnya, termasuk Bupati Katingan, berpartisipasi secara virtual dari daerah masing-masing.

Menurut Saiful, rapat membahas sejumlah agenda strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Pembahasannya mencakup penguatan sistem pemerintahan daerah yang akuntabel dan efisien. Termasuk evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan efektivitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, Komisi II DPR RI turut menyoroti dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. “Pemerintah daerah atau Pemda didorong untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, agar anggaran yang diterima dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah,” tuturnya.

Selain itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga menjadi pembahasan penting. “Komisi II menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, manajemen aparatur sipil negara (ASN) turut menjadi sorotan. “Komisi II menyampaikan pentingnya manajemen ASN yang berbasis kompetensi, penataan sistem rekrutmen, dan pengembangan karier yang mendukung profesionalisme serta kualitas pelayanan di lingkungan birokrasi daerah,” terang Saiful.

Bupati berharap, melalui RDP ini, terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. “Kehadiran para kepala daerah, baik secara langsung maupun virtual, menjadi bagian penting dari upaya bersama memperkuat pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutupnya.

Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan

Aris Kurnia Hikmawan

Diperbarui 9 August 2025

Bagikan

Rekomendasi

Pemberdayaan Masyarakat Harus Jadi Prioritas Utama APBN

Golkar Kalteng Bagikan 1.000 Paket Sembako di Tengah Kabut Asap

PWI Barito Utara Bagikan Ratusan Masker di Tengah Kabut Asap

PAMA Distrik BEKB Edukasi Siswa SMPN 1 Teweh Timur Cegah Bahaya Narkoba

Rangkaian BIK 2026 Hadirkan Berbagai Program Edukasi dan Aksi Sosial di Kotawaringin Barat

OJK Kalteng Gelar Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Pangkalan Bun

HUT Golkar Kalteng Diisi Aksi Sosial dan Kepedulian Lingkungan

SMSI Kalteng Siap Bersinergi dengan Bawaslu Awasi Pemilu 2029

Karhutla Kalteng Memburuk, ARUN Kalteng Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional

Sengketa Lahan Hiu Putih Memanas, Pembangunan Toko Jeffriko Seran Diduga Tanpa Izin

OJK dan BI Kalteng Bersama FKIJK-BMPD Salurkan Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Karhutla

Sektor Jasa Keuangan Kalteng Tetap Tangguh Hadapi Dinamika Global dan Karhutla