TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat tengah menggencarkan efisiensi anggaran lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Namun, langkah ini diyakinkan tidak akan menyentuh sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan. Jaminan ini datang langsung dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran.
Dalam pernyataannya, Tomy menggarisbawahi bahwa penghematan yang dimaksud bukanlah pemangkasan membabi buta, melainkan penyaringan kegiatan yang dinilai tidak mendesak.
“Maksudnya dalam Inpres itu, efisiensi mengurangi kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak perlu. Seperti yang disampaikan beliau (Presiden), jangan sedikit-sedikit pertemuan. Jadi kalau untuk pendidikan dan kesehatan tidak terganggu,” ujarnya, pada Rabu, 12 Februari 2025.
Politikus dari Fraksi PAN ini juga melihat adanya manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut. Menurutnya, pemangkasan ini justru bisa menjadi katalisator dalam menciptakan tata kelola anggaran yang lebih bijak dan efisien.
“Bukan berdampak buruk. Justru kalau saya melihat, keluarnya kebijakan pemerintah malah berdampak positif untuk pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Tomy pun percaya, kebijakan ini tidak lahir begitu saja. Ia menyebut bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah pusat pasti telah melalui proses kajian dan pertimbangan yang matang.
“Pemerintah pusat pasti sudah melakukan pengkajian yang cermat. Tidak mungkin layanan publik dikorbankan. Kan Presiden sudah menegaskan efisiensi ini akan membawa dampak positif untuk pembangunan nasional,” tandasnya.
Dengan pendekatan efisiensi ini, Tomy berharap alokasi anggaran dapat lebih fokus pada kebutuhan masyarakat, serta mampu mengakselerasi pembangunan yang tepat sasaran tanpa harus mengorbankan kualitas layanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
