TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memberikan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi untuk menetapkan sekitar 35 ribu hektare lahan tambang sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kebijakan ini dinilai penting untuk memberikan dasar hukum bagi aktivitas tambang masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan pemerintah.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik, menyampaikan bahwa penetapan WPR merupakan langkah realistis untuk menjawab persoalan ribuan penambang tradisional yang selama ini beroperasi tanpa izin formal.
“Tanah itu rencananya mau dijadikan WPR untuk masyarakat, supaya kegiatan tambang mereka lebih legal,” ujar Sutik pada Sabtu, 11 Oktober 2025.
Menurutnya, proses penetapan wilayah tambang rakyat harus melibatkan masyarakat lokal. Warga di sekitar lokasi tambang dinilai memiliki pemahaman lebih baik tentang kondisi geologi dan potensi sumber daya alam di wilayahnya.
“Biasanya masyarakat yang menentukan lokasi, karena mereka tahu kondisi lapangan. Pemerintah tinggal menetapkan secara resmi,” tambahnya.
Namun, Sutik menegaskan bahwa legalisasi tambang rakyat harus diiringi dengan sistem pengawasan terpadu antara pemerintah daerah dan pusat, terutama terkait reklamasi pasca-tambang.
“Banyak tambang rakyat kesulitan melakukan reklamasi karena keterbatasan dana. Kelemahan tambang rakyat itu di reklamasi. Kalau uangnya sudah habis, mereka tidak mampu memperbaiki lahan. Jadi harus diawasi sejak awal,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa aktivitas tambang rakyat tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan. Tanpa aturan yang jelas, dampaknya bisa sama merusak seperti aktivitas tambang besar milik korporasi.
“Kalau perusahaan tidak reklamasi bisa dipidana, tapi kalau masyarakat ya repot. Maka perda ini penting untuk mengatur tanggung jawab lingkungan,” tegasnya.
DPRD Kalimantan Tengah menargetkan penyusunan regulasi khusus terkait tambang rakyat dapat rampung tahun depan. Dengan begitu, keberadaan WPR diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi pengelolaan tambang rakyat yang tertib, aman, dan berkelanjutan.
“Harapan kita, tambang rakyat legal tapi juga tertib, aman, dan tidak merusak lingkungan,” pungkasnya.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
