TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Koordinator Presidium Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Palangka Raya, Andi Wirahadi Kusuma, meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sistem kelistrikan di Kalimantan Tengah menyusul pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut Andi, kondisi tersebut menghadirkan ironi di tengah posisi strategis Kalimantan sebagai lumbung energi nasional.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pulau Kalimantan menyumbang sekitar 82 persen atau sekitar 687 juta ton dari total produksi batu bara nasional yang mencapai sekitar 836,12 juta ton pada tahun 2024. Kontribusi tersebut menjadikan Kalimantan sebagai pusat produksi batu bara terbesar di Indonesia.
“Ini menjadi paradoks yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Kalimantan adalah salah satu tulang punggung energi nasional. Kalimantan Tengah juga memiliki sumber daya batu bara yang besar. Tetapi masyarakat justru berulang kali mengalami pemadaman listrik. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola sistem kelistrikan yang ada,” kata Andi kepada tentangkalteng.id pada Rabu, 29 Juli 2026.
Ia menegaskan, masyarakat tidak sedang mempermasalahkan adanya gangguan teknis semata. Yang menjadi persoalan adalah minimnya transparansi mengenai akar penyebab pemadaman, progres perbaikan, hingga jaminan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Kalau memang murni gangguan teknis, jelaskan secara terbuka. Unit pembangkit mana yang mengalami gangguan, berapa kapasitas daya yang hilang, bagaimana proses perbaikannya, kapan target normalisasi, dan apa kompensasi yang diterima oleh masyarakat sebagai konsumen jika terjadi hal serupa di kemudian hari. Transparansi seperti itu penting agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak dipenuhi spekulasi,” ujarnya.
Andi mengatakan, listrik saat ini bukan lagi sekadar kebutuhan rumah tangga, tetapi telah menjadi infrastruktur vital yang menopang perekonomian daerah. Pemadaman berkepanjangan telah berdampak terhadap pelaku UMKM, peternak, rumah makan, perhotelan, layanan kesehatan, hingga aktivitas pendidikan.
Ia menilai gelombang demonstrasi masyarakat di Kantor PLN UP3 Palangka Raya baru-baru ini, yang bahkan berlangsung selama dua hari berturut-turut dan diwarnai aksi simbolik membawa bangkai ayam sebagai bentuk protes atas kerugian peternak, merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap belum stabilnya pasokan listrik.
Menurut Andi, penjelasan PLN mengenai gangguan pada beberapa pembangkit memang perlu dihormati sebagai penjelasan resmi. PLN menyebut pemadaman dipicu gangguan pada tiga pembangkit besar dalam sistem interkoneksi Kalimantan, termasuk kerusakan generator, boiler, dan turbin sehingga dilakukan manajemen beban (load shedding) untuk menjaga kestabilan sistem.
Namun demikian, ia menilai penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan yang harus dijawab secara terbuka.
“Pertanyaannya bukan hanya mengapa listrik padam, tetapi mengapa beberapa pembangkit strategis bisa mengalami gangguan pada waktu yang hampir bersamaan. Apakah cadangan daya sistem memang sangat terbatas, apakah perencanaan pemeliharaan sudah optimal, atau ada persoalan tata kelola yang perlu dibenahi. Hal-hal seperti ini harus dijelaskan secara objektif kepada masyarakat,” katanya.
Andi juga menyoroti adanya perbedaan informasi yang berkembang di ruang publik. Di satu sisi, PLN menegaskan bahwa pemadaman tidak berkaitan dengan ketersediaan batu bara dan menyatakan pasokan energi primer dalam kondisi aman. Di sisi lain, muncul pernyataan dari Anggota DPR RI Bias Layar pada Senin, 27 Juli 2026 lalu yang meminta pemerintah mengklarifikasi dugaan adanya kendala distribusi batu bara ke pembangkit. Perbedaan informasi tersebut, menurut Andi, justru memperkuat pentingnya keterbukaan data kepada publik.
Ia menilai pemerintah pusat, Kementerian ESDM, serta PLN perlu menyampaikan kondisi sistem kelistrikan di wilayah Kalsel-Teng secara komprehensif, mulai dari kapasitas daya mampu, reserve margin, kondisi pembangkit, hingga roadmap penguatan infrastruktur kelistrikan agar masyarakat mengetahui secara utuh akar persoalan yang sedang dihadapi.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya menerima informasi yang sepotong-sepotong. Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi, akuntabilitas, dan solusi jangka panjang. Kalimantan selama ini memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan energi nasional. Sudah sepatutnya masyarakat di daerah penghasil energi juga memperoleh pelayanan kelistrikan yang andal, stabil, dan berkualitas,” tegas Andi.
Andi mengingatkan, apabila persoalan pemadaman listrik tidak segera diselesaikan secara serius, potensi ketidakpuasan masyarakat dapat semakin meningkat dan memicu gelombang protes yang lebih luas.
“Gelombang aksi massa akan jauh lebih besar jika ini dibiarkan. Maka jangan sampai kondisi seperti ini menjadi celah yang dimanfaatkan untuk menguji respons masyarakat maupun kesiapsiagaan sistem menghadapi potensi krisis energi atau gangguan yang lebih besar di masa depan,” lanjutnya.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan tidak berhenti pada pemulihan pasokan listrik dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sistem kelistrikan di Kalimantan agar lebih tangguh menghadapi gangguan di masa mendatang.
“Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal lampu yang padam. Ini menyangkut aktivitas ekonomi, investasi, pelayanan publik, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik oleh negara. Karena itu, penyelesaiannya harus menyentuh akar persoalan agar tidak terulang kembali dan menjadi lebih parah di kemudian hari,” pungkasnya.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
