TENTANGKALTENG.ID, KATINGAN — Isu pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Katingan memicu keprihatinan serius dari kalangan legislatif. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Budy Hermanto dari Fraksi Gerindra.
Budy mengungkapkan, banyak ASN yang menyampaikan keluhan atas pemotongan TPP yang dinilai dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan resmi. Dalam pertemuan bersama pihak eksekutif, ia secara tegas menyampaikan bahwa kebijakan itu perlu dievaluasi ulang karena menyangkut kesejahteraan pegawai.
“Saya menerima keluhan dari sejumlah ASN bahwa TPP mereka dipotong. Ini menimbulkan keresahan, karena mereka merasa tidak mendapatkan haknya secara penuh. Saya minta pemerintah daerah kabupaten Katingan memberi penjelasan terbuka soal ini,” ujar Budy Hermanto.
Menurutnya, ASN adalah garda terdepan pelayanan publik. Maka, kebijakan yang berdampak langsung pada kondisi finansial mereka harus diambil dengan prinsip keterbukaan dan keadilan.
“Kita ingin ada kejelasan, dan kalau memang ada kendala anggaran atau teknis lainnya, harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai ASN jadi korban kebijakan sepihak,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga menemukan solusi terbaik. Ia berharap pemerintah daerah dan DPRD bisa duduk bersama untuk membahas dan mengembalikan TPP ASN ke angka yang semestinya.
Budy menyampaikan, langkah ini bukan hanya bentuk kepedulian terhadap ASN, tapi juga bagian dari menjaga kualitas pelayanan publik di Katingan agar tetap maksimal.
Reporter: Restu Adi Wijaya
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
