TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang kian memprihatinkan telah menarik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menilai bahwa persoalan jalan rusak di provinsi ini tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Pasalnya, sebagian besar ruas jalan utama merupakan jalan negara yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Lohing pada Senin, 3 November 2025. Ia menyoroti adanya penurunan signifikan dalam alokasi dana pusat untuk penanganan jalan di Kalteng beberapa tahun terakhir.
“Perlu dipahami bersama, jalan negara itu pembiayaannya sepenuhnya dari pusat. Jadi kalau anggaran yang dikucurkan menurun, otomatis berdampak pada lambatnya perbaikan di lapangan,” ujarnya.
Lohing mengungkapkan, sebelumnya alokasi dana pusat untuk Kalteng pernah mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun, namun kini jumlahnya anjlok hingga tidak mencapai sepertiga dari angka tersebut.
“Bayangkan, dengan wilayah Kalteng yang begitu luas dan ruas jalan negara yang ribuan kilometer panjangnya, tentu dana segitu sangat tidak mencukupi. Akibatnya, banyak titik jalan rusak yang tidak tertangani secara maksimal,” bebernya.
Politisi dari PDI Perjuangan ini menambahkan, tantangan infrastruktur di Kalteng bukan hanya soal anggaran. Kondisi geografis yang berat, seperti tanah gambut, curah hujan tinggi, dan sulitnya akses ke pedalaman, menyebabkan biaya pembangunan dan perawatan jalan jauh lebih tinggi dibanding daerah lain.
“Karena karakteristik wilayahnya berbeda, Kalteng memerlukan perhatian khusus dari pusat. Kalau alokasi anggaran malah dikurangi, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan infrastruktur?” tegas Lohing.
Menanggapi kondisi ini, Komisi IV DPRD Kalteng berencana segera berkoordinasi dengan Balai Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Kementerian PUPR. Tujuannya adalah agar dana infrastruktur untuk Kalteng dapat kembali ditingkatkan.
Lohing menekankan pentingnya jalan sebagai urat nadi perekonomian masyarakat. Jika akses jalan rusak, aktivitas warga terganggu, harga kebutuhan pokok melonjak, dan ekonomi daerah ikut terdampak.
“Kami akan sampaikan langsung agar ada evaluasi dari pusat. Jalan adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Kalau aksesnya rusak, aktivitas warga terganggu, harga kebutuhan naik, dan ekonomi daerah pun ikut terdampak,” tutur Lohing.
DPRD Kalteng berkomitmen untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas agar masyarakat di pelosok tidak lagi terisolasi akibat infrastruktur yang buruk.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
