TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Sorotan tajam datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun 2024. Dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, Senin, 5 Mei 2025, juru bicara Fraksi PAN, Agie, menyampaikan sederet catatan penting yang menjadi perhatian mereka.
Menurut Agie, LKPJ sejatinya bukan hanya laporan tahunan, tetapi juga cerminan sejauh mana pembangunan daerah berjalan dan seberapa efektif pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karena itu, PAN menilai ada beberapa sektor strategis yang perlu segera mendapat perhatian lebih serius.
Poin pertama yang ditekankan adalah soal lambatnya penurunan angka kemiskinan di Bumi Tambun Bungai. “Penurunan kemiskinan relatif lambat, kurang dari 1 persen dalam periode 7 tahun terakhir, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif dan kurang berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini memperlihatkan bahwa program pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya efektif dan perlu reorientasi kebijakan,” ujar Agie.
Selanjutnya, Fraksi PAN juga menyoroti soal pendapatan daerah yang masih belum tergarap optimal, terutama dari sektor Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Mereka menilai lemahnya pendataan menjadi kendala utama. “Fakta di lapangan, masih banyak pengguna air permukaan, alat berat, maupun penambang MBLB yang belum memiliki surat izin dan terdata dengan baik. Hal tersebut menyulitkan dalam penagihan pajak tersebut,” lanjutnya.
Meskipun begitu, apresiasi turut disampaikan atas keberhasilan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2023 yang berhasil mencapai Rp84,78 miliar dari total tunggakan Rp162 miliar. Namun, Fraksi PAN tetap memberikan dorongan agar sisa tunggakan tahun 2024 senilai Rp77,26 miliar dapat dikejar secara maksimal.
Tak ketinggalan, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga masuk dalam sorotan. Pendapatan dari bagian laba yang disetorkan ke kas daerah masih jauh dari harapan. “Dalam dokumen LKPJ disampaikan bahwa realisasi pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp38,85 miliar (32,2 persen) dari target Rp120,6 miliar. Fraksi PAN berpandangan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah terpilih perlu memacu inovasi usaha BUMD ke arah peningkatan kinerja dalam rangka perolehan bagian laba bagi pemerintah provinsi, sesuai tujuan penyertaan modal untuk meningkatkan PAD,” pungkas Agie.
Melalui pernyataan ini, Fraksi PAN berharap seluruh catatan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah agar pembangunan di Kalimantan Tengah benar-benar berdampak nyata dan berkelanjutan, dengan optimalisasi pendapatan yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
