TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperketat pengawasan terhadap jalannya Program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah.
Langkah ini diambil guna menjamin pasokan makanan yang didistribusikan di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai memenuhi standar mutu baku serta berdampak langsung pada kesehatan siswa.
Komitmen besar tersebut disuarakan oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, melalui Wakil Gubernur Edy Pratowo saat membuka agenda Pengarahan dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di M Bahalap Hotel, Palangka Raya pada Kamis, 22 Januari 2026.
Pertemuan strategis tersebut mengumpulkan seluruh kepala satuan pelayanan (Kasatpel), pengurus yayasan, serta mitra pelaksana program di wilayah Kalimantan Tengah.
Edy Pratowo menjelaskan bahwa koordinasi ini berfungsi sebagai sarana filterisasi agar sistem distribusi logistik makanan berjalan efektif, efisien, dan berkualitas sesuai panduan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Program MBG dilandasi niat tulus Bapak Presiden untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, kuat dan cerdas menjadi Generasi Emas. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi saya dan Bapak Gubernur, sebagai aset masa depan Bumi Tambun Bungai, tumbuh menjadi pribadi yang sehat, kuat, dan cerdas. Ini adalah langkah nyata kita melawan stunting secara sistematis,” tuturnya.
Edy menekankan bahwa pengawasan dari jajaran pimpinan daerah tidak hanya berhenti pada tataran administrasi atau regulasi semata, melainkan akan menyasar langsung pada proses eksekusi di lapangan.
Ia menginstruksikan kepada seluruh mitra kerja penyedia konsumsi untuk terus menjaga integritas moral dan tidak bermain-main dengan kualitas gizi yang disalurkan kepada para siswa penerima manfaat.
“Evaluasi ini penting agar program berjalan efektif dan efisien. Kita ingin memastikan bahwa standar asupan gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional benar-benar sampai ke piring siswa tanpa adanya pengurangan kualitas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengingatkan pentingnya komunikasi aktif serta sinergi segitiga antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan para pengelola dapur produksi di lapangan agar target penurunan angka stunting tercapai maksimal.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh merupakan syarat mutlak demi terwujudnya tata kelola dan mekanisme kerja yang transparan.
Ia mengapresiasi keaktifan jajaran eksekutif Provinsi Kalimantan Tengah yang turun langsung dalam memonitor program ini, karena keterlibatan kepala daerah menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas dan mutu pelaksanaan program strategis nasional di tingkat regional.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
