TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan layanan kesehatan dalam program Kartu Huma Betang Sejahtera tetap terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
Kebijakan ini diambil agar masyarakat tetap memperoleh jaminan kesehatan yang berlaku luas, termasuk saat berada di luar daerah. Pemerintah provinsi juga menanggung iuran peserta dalam skema tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kalteng, Suyuti Syamsul, menjelaskan bahwa penggunaan sistem BPJS memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di berbagai wilayah.
“Kita tetap melalui mekanisme BPJS, kita yang bayar iurannya. Karena kalau bicara jaminan itu ada istilah portabilitas, artinya bisa berlaku di banyak wilayah,” ujarnya pada Selasa, 3 Maret 2026.
Ia menuturkan, jika menggunakan pola bantuan langsung tanpa BPJS, maka akan menyulitkan penerima manfaat saat membutuhkan layanan kesehatan di luar Kalimantan Tengah.
“Kalau modelnya bantuan langsung, misalnya dia ke Banjarmasin lalu sakit, siapa yang mau urus? Itu sebabnya kita tetap memakai skema BPJS supaya perlindungannya tetap berjalan di mana pun,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis darurat namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS.
“Nanti kita bantu dulu sekali untuk kondisi darurat, setelah itu langsung kita masukkan ke BPJS supaya ke depannya dia sudah terlindungi secara sistem,” jelasnya.
Suyuti menyebutkan, saat ini pemerintah provinsi telah menanggung iuran BPJS bagi sekitar 650 ribu jiwa masyarakat, yang diasumsikan mencakup seluruh warga tidak mampu di Kalimantan Tengah.
“Yang kita bayari oleh pemerintah provinsi itu jumlahnya 650 ribu jiwa. Asumsinya semua masyarakat tidak mampu sudah masuk dengan angka itu,” katanya.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap seluruh masyarakat kurang mampu dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkelanjutan dan merata, baik di dalam maupun luar daerah.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
