TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Penurunan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun anggaran 2026 menjadi atensi penuh dari jajaran pemerintah setempat.
Situasi keterbatasan instrumen keuangan ini menuntut keseriusan dari seluruh instansi pemerintahan untuk bersikap lebih cermat dan selektif dalam menata program pembangunan, agar esensinya tetap dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
Menyikapi fluktuasi ruang fiskal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo, menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang taktis. Langkah ini merujuk langsung pada direktif instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait penyesuaian penggunaan kas daerah. Hal tersebut diutarakannya pada Senin, 12 Januari 2026.
“Pertama, kita melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor,” ujar Edy.
Wagub menguraikan, pemangkasan biaya operasional birokrasi yang dinilai tidak mendesak merupakan strategi awal yang harus ditempuh. Melalui kebijakan ikat pinggang ini, sisa pagu dana yang ada bisa dialihkan secara utuh untuk membiayai program wajib pelayanan dasar masyarakat.
Ia mengingatkan, manajemen pengelolaan keuangan daerah di masa-masa sulit ini wajib bertumpu pada asas tepat sasaran. Dengan begitu, kualitas pelayanan publik serta jalannya roda pembangunan infrastruktur daerah dipastikan tidak akan timpang.
Selain memperketat keran pengeluaran di tingkat provinsi, Edy juga meminta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng untuk mulai jeli membidik peluang pendapatan asli daerah (PAD) yang baru. Namun, ia mewanti-wanti agar pencarian sumber dana segar tersebut tidak sampai mendistorsi atau memberatkan roda ekonomi warga kelas bawah.
Beberapa potensi riil yang dapat dimaksimalkan antara lain optimalisasi sektor pajak alat berat, intensifikasi pajak restoran, hingga pemanfaatan retribusi pajak air tanah.
“Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha dan kinerja BUMD harus didorong, sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” ungkapnya.
Lebih jauh, Wagub menitipkan pesan krusial mengenai urgensi sinkronisasi program. Seluruh daerah di Bumi Tambun Bungai diharapkan mampu mengadopsi dan menyelaraskan program-program prioritas dari pemerintah pusat agar berjalan linier dengan kebutuhan di daerah.
Langkah penggabungan visi ini dinilai sebagai kunci utama untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah badai penurunan kapasitas anggaran daerah.
“Kami juga mendorong peningkatan PAD dengan inovasi dan terobosan kreatif. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus benar-benar diperhatikan, karena belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah,” tuturnya.
Melalui penerapan berbagai formula taktis tersebut, Edy optimistis bahwa arah pembangunan jangka menengah di Kalimantan Tengah akan tetap bergerak ke arah yang positif dan terukur, sekalipun harus melewati fase pembatasan kuota anggaran di tahun 2026 ini.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
