TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika ekonomi global dan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketahanan tersebut tercermin dari pertumbuhan perbankan, meningkatnya aktivitas investasi, serta kualitas kredit yang relatif terjaga.
Kondisi tersebut disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan Media Update Batang Garing Triwulan III 2026 yang berlangsung di Aula Hapakat Kantor OJK Kalteng, Selasa, 6 Oktober 2026.
Ketua OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menjelaskan bahwa ketahanan sektor jasa keuangan terlihat dari perkembangan intermediasi perbankan, kualitas pembiayaan, hingga aktivitas layanan keuangan yang terus mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
“Kinerja Bank Umum di Kalimantan Tengah pada posisi Agustus 2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Peningkatan tersebut terlihat dari pertumbuhan aset, penghimpunan dana masyarakat, dan penyaluran kredit. Pada Agustus 2026, total aset bank umum di Kalteng mencapai Rp105,27 triliun, naik Rp9,35 triliun atau 9,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada periode tersebut, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp54,52 triliun, sementara penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp55,52 triliun. Tidak hanya mengalami pertumbuhan dari sisi bisnis, kualitas kredit juga menunjukkan perbaikan dengan rasio kredit atau pembiayaan bermasalah yang turun dari 2,34 persen menjadi 2,29 persen.
“Perkembangan ini menunjukkan bahwa aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit di Kalimantan Tengah tetap berjalan positif. Pada saat yang sama, kualitas kredit juga menunjukkan perbaikan,” ungkapnya.
Jika dilihat berdasarkan penggunaannya, penyaluran kredit perbankan di Kalteng masih didominasi kredit konsumtif sebesar Rp22,24 triliun atau 40,06 persen. Selanjutnya, kredit modal kerja mencapai Rp19,30 triliun atau 34,76 persen, sedangkan kredit investasi tercatat sebesar Rp13,98 triliun atau 25,18 persen.
Tren pertumbuhan juga terlihat pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah. Total aset kedua sektor tersebut mencapai Rp2,16 triliun atau tumbuh 11,86 persen secara tahunan. Penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 31,18 persen menjadi Rp1 triliun, sementara penyaluran kredit tumbuh 12,47 persen menjadi Rp1,43 triliun.
“Selain bank umum, BPR dan BPR Syariah juga mencatatkan pertumbuhan positif. Kami melihat perkembangan ini sebagai bagian dari dukungan sektor perbankan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha,” lanjutnya.
Di luar perbankan, industri keuangan nonbank turut mencatatkan perkembangan positif. Hingga Juni 2026, piutang perusahaan pembiayaan mencapai Rp10,26 triliun atau tumbuh 19,21 persen secara tahunan, dengan tingkat pembiayaan bermasalah sebesar 1,94 persen.
Sementara itu, layanan pinjaman berbasis teknologi atau fintech peer-to-peer lending juga menunjukkan perkembangan. Pada Desember 2025, outstanding pinjaman tercatat sebesar Rp569,12 miliar, meningkat 35,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah rekening penerima pinjaman mencapai 87.863 akun.
Sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan tersebut, partisipasi masyarakat di pasar modal juga mengalami peningkatan. Hingga Juli 2026, jumlah investor saham di Kalteng mencapai 264.721 investor atau naik 123,18 persen secara tahunan.
“Peningkatan jumlah investor menunjukkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal. Perkembangan ini perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai produk investasi dan risiko yang menyertainya,” terangnya.
Selain pertumbuhan jumlah investor, nilai transaksi saham juga meningkat 64,39 persen menjadi Rp1,16 triliun. Penjualan produk Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) bahkan tumbuh 562,67 persen menjadi Rp79,15 miliar.
Di sisi lain, alternatif pembiayaan melalui skema Securities Crowdfunding (SCF) mulai dimanfaatkan oleh pelaku usaha properti dan konstruksi di Palangka Raya. Meski masih terbatas, pendanaan melalui skema tersebut telah mencapai Rp7 juta.
Namun, di tengah pertumbuhan sektor jasa keuangan, OJK Kalteng tetap mencermati risiko yang muncul akibat bencana kebakaran hutan dan lahan. Hingga Agustus 2026, tercatat 40 debitur dari sektor perbankan dan industri keuangan nonbank terdampak karhutla, dengan total baki debet kredit mencapai Rp10,32 miliar.
“Dampak karhutla terhadap debitur menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Pemantauan kondisi debitur dan mitigasi risiko diperlukan agar dampak yang timbul dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Selain berdampak terhadap debitur, karhutla juga berpotensi menimbulkan klaim asuransi. Nilai potensi klaim yang diajukan terkait dampak tersebut tercatat sebesar Rp455,82 juta.
Di tengah upaya menjaga stabilitas sektor keuangan, perlindungan konsumen juga menjadi perhatian OJK Kalteng. Hingga September 2026, OJK menerima 2.969 layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), yang mencakup pengaduan, permintaan informasi, dan pertanyaan. Selain itu, terdapat 806 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Pengaduan masyarakat didominasi persoalan perilaku petugas penagihan, SLIK, dan restrukturisasi kredit. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mencegah permasalahan serupa, OJK Kalteng menyelenggarakan 130 kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen sepanjang Januari hingga September 2026, dengan total jangkauan 13.619 peserta.
“Edukasi dan perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan. Kami terus mendorong masyarakat agar lebih cermat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan serta mengenali potensi aktivitas ilegal,” jelasnya.
Upaya memperkuat sektor keuangan juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) pada klaster buah naga Kalampangan yang telah merealisasikan kredit sebesar Rp9,31 miliar melalui BRI, BNI, dan Bank Kalteng kepada para pembudidaya.
Meski demikian, peningkatan akses keuangan perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal dan penipuan. Hingga 31 Agustus 2026, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Kalteng mencatat 337 aduan terkait entitas ilegal. Aduan tersebut terdiri atas 308 pinjaman online ilegal, 25 investasi ilegal, dan empat gadai ilegal.
Selain itu, data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat sebanyak 4.762 aduan penipuan transaksi keuangan di Kalimantan Tengah. Data tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan literasi dan perlindungan masyarakat saat menggunakan layanan keuangan.
Menutup pemaparannya, Primandanu menegaskan pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan untuk menjaga ketahanan sektor jasa keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
