Pemkab Katingan dan DPRD Matangkan KUA-PPAS 2026, Fokus ke Pembangunan Strategis

Aris Kurnia Hikmawan

9 July 2025, 21:58 WIB

Bagikan

(ist)

TENTANGKALTENG.ID, KATINGAN — Pemerintah Kabupaten Katingan, melalui Penjabat Sekretaris Daerah Deddy Ferras bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mengikuti rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan di ruang rapat paripurna DPRD, pada Rabu, 9 Juli 2025. Fokus utama pembahasan adalah program pembangunan strategis.

Rapat ini menjadi pijakan awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, yang akan menentukan arah pemanfaatan anggaran publik untuk berbagai sektor prioritas.

Dalam forum tersebut, usulan program strategis dari masing-masing perangkat daerah dibahas secara rinci. Penyesuaian alokasi anggaran diselaraskan dengan kapasitas fiskal dan kebutuhan riil masyarakat.

Pj Sekda Deddy Ferras menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS adalah tulang punggung perencanaan fiskal daerah. 

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD benar-benar diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama, namun kita juga harus cermat melihat peluang penguatan ekonomi lokal dan pelayanan publik,” jelasnya.

Selain membahas belanja daerah, rapat juga menyoroti proyeksi pendapatan asli daerah (PAD), belanja wajib, serta skema pembiayaan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Katingan dan realisasi fiskal tahun-tahun sebelumnya menjadi acuan dalam menentukan plafon anggaran sementara 2026.

Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan, Marwan Susanto, menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam penyusunan KUA-PPAS. Ia mengingatkan bahwa anggaran bukan sekadar administrasi, melainkan komitmen terhadap pelayanan publik yang berdampak.

Tahapan pembahasan KUA-PPAS akan berlanjut pada agenda teknis dan harmonisasi lintas sektor hingga penandatanganan nota kesepakatan. Dokumen final nantinya menjadi dasar penyusunan RAPBD 2026.

Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan anggaran 2026 tidak hanya tepat sasaran secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan strategis masyarakat Katingan secara nyata dan berkelanjutan.

Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan

Aris Kurnia Hikmawan

Diperbarui 14 August 2025

Bagikan

Rekomendasi

PWI Barito Utara Bagikan Ratusan Masker di Tengah Kabut Asap

PAMA Distrik BEKB Edukasi Siswa SMPN 1 Teweh Timur Cegah Bahaya Narkoba

Rangkaian BIK 2026 Hadirkan Berbagai Program Edukasi dan Aksi Sosial di Kotawaringin Barat

OJK Kalteng Gelar Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Pangkalan Bun

HUT Golkar Kalteng Diisi Aksi Sosial dan Kepedulian Lingkungan

SMSI Kalteng Siap Bersinergi dengan Bawaslu Awasi Pemilu 2029

Karhutla Kalteng Memburuk, ARUN Kalteng Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional

Sengketa Lahan Hiu Putih Memanas, Pembangunan Toko Jeffriko Seran Diduga Tanpa Izin

OJK dan BI Kalteng Bersama FKIJK-BMPD Salurkan Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Karhutla

Sektor Jasa Keuangan Kalteng Tetap Tangguh Hadapi Dinamika Global dan Karhutla

Stabilitas Sektor Keuangan Nasional Tetap Kokoh di Tengah Tekanan Global

NasDem Sukamara Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Kebakaran Kartamulia