TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah menekankan pentingnya validasi data dalam penyaluran Program Sekolah Gratis agar tepat sasaran dan akuntabel.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPRD Kalteng pada Senin, 2 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pendidikan kini diarahkan berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Reza, ketepatan sasaran menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program yang merupakan bagian dari Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) gagasan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran. Oleh karena itu, mitigasi risiko dinilai penting untuk mencegah kesalahan penafsiran di tengah masyarakat.
“Jangan sampai program yang baik justru menimbulkan persoalan karena data dan mekanismenya tidak benar-benar kita pastikan. Semua harus jelas dan tepat sasaran,” ujar Reza saat RDP berlangsung pada Senin, 2 Maret 2026.
Dalam proses pemadanan data, Disdik Kalteng mencatat dari total 35 ribu siswa pengusul, sebanyak 31.565 siswa telah terverifikasi dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, terdapat 12.305 siswa yang masuk kategori desil 6 hingga 10 yang secara regulasi dinilai belum layak menerima bantuan.
Meski demikian, siswa dalam kategori tersebut tetap melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah hingga dokumentasi kondisi rumah. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam penyaluran bantuan.
“Kita tidak ingin bantuan salah sasaran. Karena itu tahap pertama kita eksekusi desil 1 sampai 5 serta yang tidak terdaftar, sedangkan desil 6–10 kita koordinasikan dengan Dinas Sosial untuk pemutakhiran,” jelasnya.
Selain Program Sekolah Gratis, rapat tersebut juga membahas sejumlah kegiatan pendidikan tahun 2025 yang tertunda akibat keterbatasan fiskal daerah. Salah satunya adalah rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah yang kembali diusulkan dalam anggaran tahun 2026.
Adapun total anggaran Program Sekolah Gratis mencapai Rp58 miliar yang disalurkan melalui skema BOSDA dan bantuan langsung ke rekening siswa. Setiap penerima memperoleh Rp1,5 juta per tahun, dengan rincian Rp1 juta untuk perlengkapan sekolah melalui BOSDA dan Rp500 ribu ditransfer langsung ke rekening siswa dalam dua tahap penyaluran.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
