TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Pelibatan aktif masyarakat ini dimulai sejak tahapan paling dasar dalam penyusunan cetak biru program kerja jangka pendek.
Melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), jajaran pemerintah daerah menggelar agenda Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dipusatkan di Aula Bapperida setempat pada Senin, 2 Februari 2026.
Langkah taktis ini sengaja diambil guna menjaring gagasan, kritik, serta saran konstruktif dari berbagai elemen pemangku kepentingan, sehingga program kerja yang dilahirkan nantinya benar-benar menyentuh kebutuhan rill warga di lapangan.
Agenda penting ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung.
Dalam pemaparannya, Leonard menyatakan bahwa penyusunan rancangan ini merupakan mandat konstitusi yang wajib dipenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Namun, ia mengingatkan agar produk perencanaan tahunan ini tidak sekadar menjadi dokumen formalitas belaka.
“RKPD disusun untuk mewujudkan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain meningkatkan pendapatan, membuka kesempatan kerja, memperluas lapangan usaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah,” ujar Leonard.
Ia menguraikan bahwa draf awal RKPD Kalteng 2027 mengacu pada klaster pembangunan dalam RPJMD Kalteng periode 2025–2029, yakni berfokus pada Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Tema ini masih bersifat dinamis dan akan dimatangkan kembali pada forum Musrenbang mendatang.
Guna mengejawantahkan target besar tersebut, Pemprov Kalteng mengunci delapan klaster prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Beberapa program unggulan yang masuk daftar utama di antaranya adalah penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera, penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal demi menjaga falsafah Belom Bahadat, masifnya intervensi infrastruktur jalan, peremajaan tata kota, hingga gagasan kawasan strategis Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Selain infrastruktur fisik, instrumen jaring pengaman sosial juga diperkuat lewat program penciptaan lapangan kerja baru, pelatihan kewirausahaan terpadu, peningkatan kualitas pendidikan gratis, pemberian stimulus bagi tenaga pendidik, pembenahan akses layanan kesehatan, serta perkuatan harmoni sosial masyarakat di wilayah perdesaan.
“Fokus terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelas Leonard.
Leonard menaruh harapan besar agar forum konsultasi publik ini memicu diskusi dua arah yang sehat. Perencanaan pembangunan yang ideal menurutnya harus menganut asas keadilan, terukur, dan akuntabel.
Ia juga meminta jajaran pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Kalimantan Tengah untuk segera menyelaraskan indikator makro pembangunan di daerah masing-masing agar visi misi pembangunan dapat terintegrasi dengan baik dari tingkat tapak hingga provinsi.
“Mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkas Leo.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
