TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa persediaan komoditas pangan utama di wilayah setempat berada dalam kondisi aman.
Ketahanan pasokan logistik ini diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi warga hingga setengah tahun ke depan.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, setelah memimpin tim gabungan dalam inspeksi mendadak ke sejumlah simpul distribusi pangan pada Kamis, 5 Februari 2026.
Langkah pengawasan proaktif ini menyasar beberapa lokasi strategis di Kota Palangka Raya, mulai dari Pasar Besar, Pasar Kahayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG), hingga kompleks pergudangan Perum Bulog.
“Berdasarkan pemantauan kami di gudang Bulog, stok pangan dipastikan aman untuk empat sampai Include enam bulan ke depan. Begitu juga dengan stok beras medium di pedagang besar yang terpantau cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Ramadan nanti,” ujar Yuas Elko.
Kendati indikator pasokan secara umum menunjukkan tren positif, tim gabungan memberikan atensi khusus pada pergerakan harga cabai rawit dan cabai merah yang terindikasi melonjak tajam hingga menyentuh level Rp100.000 sampai Rp120.000 per kilogram.
Tak hanya fluktuasi harga bumbu dapur, mata rantai distribusi gas melon atau LPG ukuran 3 kilogram bersubsidi di tingkat pengecer turut menjadi sorotan tajam. Yuas menyayangkan adanya aksi ambil untung berlebih yang membuat harga komoditas bersubsidi ini meroket di pasaran.
Tercatat, harga gas melon di kawasan perkotaan melambung di angka Rp35.000 hingga Rp38.000 per tabung, bahkan dilaporkan menembus angka ekstrem Rp50.000 sampai Rp60.000 per tabung saat memasuki wilayah pedalaman.
“Sesuai arahan, kami ingin mendorong pemerintah kabupaten/kota agar dapat menciptakan inovasi kebijakan terkait penetapan harga di tingkat pengecer yang dihitung berdasarkan jarak angkut. Misalnya, dari pangkalan ke pengecer di desa A atau desa B memiliki standar harga yang jelas agar tidak terjadi lonjakan liar,” tegasnya.
Mengantisipasi dinamika tersebut, Yuas mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak panik secara berlebihan dengan melakukan aksi borong barang yang justru dapat memicu kelangkaan semu di pasar.
Sebagai instrumen pengendali ekonomi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalteng tengah menjadwalkan operasi pasar murah secara berkala untuk menyeimbangkan harga sekaligus menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemantauan ini akan terus dilakukan secara rutin oleh TPID bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal seperti BPS, Bank Indonesia, serta perangkat daerah terkait sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri guna memastikan inflasi di Kalteng tetap terkendali,” tutup Yuas.
Agenda pemantauan lapangan ini turut diikuti oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalteng Norhani, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Agus Candra, Kepala Kantor Wilayah Bulog Kalteng Budi Sultika, serta jajaran perwakilan dari Polda Kalteng dan Kodam setempat.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
