TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah berkomitmen penuh untuk membentengi mutu layanan pendidikan dari imbas keterbatasan fiskal daerah.
Sikap ini diambil sebagai bagian dari penguatan Program Huma Betang yang menjadi salah satu pilar strategis pembangunan di Bumi Tambun Bungai.
Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi daring pada Sabtu, 17 Januari 2026. Forum virtual yang diikuti lebih dari 400 peserta ini melibatkan seluruh pengawas pembina, serta kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus se-Kalteng guna mengevaluasi efektivitas program Sekolah Gratis.
Selain memantau jalannya jaminan pendidikan bebas biaya, agenda ini turut mematangkan kesiapan unit-unit penunjang kemandirian sekolah. Di antaranya optimalisasi peran Koperasi Sekolah, program Teaching Factory, serta akselerasi status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tingkat satuan pendidikan.
Pelaksana Tugas Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menguraikan bahwa jalannya program Sekolah Gratis sepanjang tahun 2025 dilewati dengan dinamika yang beragam. Di lapangan, sejumlah sekolah berhasil membebaskan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) murid secara total dengan bersandar pada dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Kendati demikian, ia tidak menampik ada sebagian sekolah yang masih menerapkan skema subsidi silang pada pos pembiayaan BPP. Skema ini mewajibkan wali murid dari golongan ekonomi mampu untuk tetap berkontribusi, sementara siswa dari keluarga prasejahtera dibebaskan dari biaya secara penuh.
“Ini langkah yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi bersama. Kita semua harus sadar bahwa pendidikan adalah sektor yang selalu menjadi sorotan. Jangan sampai apa pun yang kita lakukan justru menimbulkan pertanyaan, ketidakpuasan, atau persepsi negatif di masyarakat,” tegasnya.
Reza mengingatkan seluruh pengelola sekolah bahwa penurunan kapasitas keuangan daerah tidak boleh menjadi dalih merosotnya mutu pelayanan publik di sektor pendidikan. Koreksi anggaran kali ini memang terbilang signifikan seiring penyesuaian postur kas daerah.
Berdasarkan data makro, total APBD Kalimantan Tengah yang sebelumnya menyentuh Rp10,2 triliun kini terkontraksi menjadi kisaran Rp5,3 triliun. Hal ini otomatis memangkas alokasi anggaran wajib yang dikelola oleh Disdik Kalteng secara langsung.
“Dulu APBD kita berada di angka Rp10,2 triliun, sekarang hanya sekitar Rp5,3 triliun. Dampaknya sangat terasa di Dinas Pendidikan. Jika sebelumnya kami mengelola sekitar Rp2,3 triliun dari mandatory 20 persen, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Artinya ada penurunan hampir Rp1 luhut atau sekitar 45 persen,” ungkapnya.
Meski kehilangan ruang belanja hampir Rp1 triliun, Reza memompa semangat para kepala sekolah untuk mempertahankan tingkat kepuasan peserta didik di Kalteng yang saat ini berada di angka tinggi, yakni 97,3 persen. Ia meyakini kekompakan jajaran di lapangan adalah kunci pertahanan mutu.
“Ini bukan kehebatan saya atau dinas semata, tetapi hasil kerja bersama. Ketika kita kompak, solid, dan memiliki visi yang sama, maka tujuan meningkatkan kualitas pendidikan akan tercapai,” ujarnya.
Pada sisi transparansi, Disdik Kalteng juga terus berupaya mengikis sentimen negatif masa lalu terkait tata kelola dana BOS dan BOSDA. Pengawasan kini diperketat dengan mewajibkan pelaporan keuangan masuk ke dalam platform digital PENA Kalteng agar lebih akuntabel dan scannable oleh publik.
Dari hasil evaluasi internal, Disdik menemukan fakta bahwa porsi anggaran pendidikan sejauh ini masih didominasi oleh belanja operasional dasar sekolah, seperti pemenuhan gaji guru honorer serta administrasi kantor, sehingga intervensi langsung untuk kebutuhan siswa belum maksimal.
Atas dasar itulah, skema pembagian manfaat ke depan akan diatur ulang agar lebih berkeadilan dan merata ke seluruh pelosok daerah.
“Pak Gubernur Agustiar Sabran menginginkan agar bantuan sekolah gratis ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, khususnya peserta didik yang tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman. Itu menjadi konsen utama beliau dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkas Reza.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
