TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk tahun anggaran 2026 dipastikan mengalami koreksi yang cukup mendalam.
Situasi finansial ini memaksa pemerintah provinsi setempat mengambil langkah taktis dengan mengerucutkan program pembangunan pada sektor-sektor krusial yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat, demi menyiasati keterbatasan ruang fiskal daerah.
Mengutip data rilis dari Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), postur APBD Kalteng tahun ini merosot hingga 34,71 persen. Jika pada tahun 2025 kas daerah mampu menyentuh angka Rp8,3 triliun, kini pada 2026 kuota anggaran menyusut menjadi kisaran Rp5,4 triliun. Penyusutan ini otomatis mempersempit ruang gerak keuangan dan menuntut pengelolaan instrumen belanja yang jauh lebih selektif.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, mengonfirmasi bahwa kondisi ini menuntut jajaran birokrasi untuk menerapkan prinsip efisiensi serta efektivitas secara ketat dalam membelanjakan kas daerah.
Hal tersebut diutarakannya usai menghadiri sebuah agenda dinas di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Palangka Raya pada Senin, 12 Januari 2026.
“Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” bebernya.
Leonard menjamin, agar roda roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak limbung, Pemprov Kalteng menetapkan kebijakan penghematan yang rigid. Alokasi pendanaan akan diprioritaskan penuh untuk mendanai urusan wajib pelayanan dasar dan proyek strategis, seperti sektor pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan infrastruktur konektivitas vital.
“Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi, Pemprov Kalteng ingin menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Ia memaparkan, menciutnya pagu anggaran daerah ini berdampak langsung pada penyesuaian program kerja secara berkala dengan menonjolkan skala prioritas yang sudah dikaji secara matang.
“Otomatis belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” jelasnya.
Atas dasar itulah, fokus arah pembangunan Bumi Tambun Bungai sepanjang tahun ini bertumpu pada trinitas sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah, seraya memangkas ongkos birokrasi yang dinilai tidak mendesak.
“Kami juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD),” tambah Leonard.
Di sisi lain, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah termasuk pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan langkah-langkah mitigasi penyesuaian fiskal, merujuk pada direktif Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Pertama, kita melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor,” ujar Edy.
Bukan sekadar memotong anggaran, Wagub juga menantang pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk lebih kreatif memburu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru tanpa harus mencekik perekonomian masyarakat kecil, misalnya melalui optimalisasi instrumen pajak alat berat, restoran, hingga pemanfaatan air tanah.
“Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha dan kinerja BUMD harus didorong, sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Edy mengingatkan pentingnya menjaga sinkronisasi kebijakan daerah agar tetap linier dengan program-program prioritas dari pemerintah pusat.
“Kami juga mendorong peningkatan PAD dengan inovasi dan terobosan kreatif. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus benar-benar diperhatikan, karena belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah,” tuturnya.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
