TENTANGKALTENG.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat mengonsolidasikan kebijakan tata ruang wilayah dengan kementerian terkait di tingkat pusat.
Langkah ini krusial dilakukan guna memantapkan mitigasi bencana lingkungan sekaligus menyukseskan agenda strategis nasional.
Upaya jemput bola tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, melalui pertemuan kedinasan bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Jakarta pada Rabu, 4 Februari 2026.
Pertemuan bilateral ini menjadi panggung bagi Pemprov Kalteng untuk menyelaraskan cetak biru pembangunan daerah dengan visi pusat. Fokus utama pembahasan mencakup pengelolaan tata ruang, peningkatan kesiapsiagaan mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), hingga kontribusi daerah dalam menyokong program Ketahanan Pangan Nasional.
Dalam pemaparannya, Agustiar menyodorkan data faktual mengenai bentang alam Bumi Tambun Bungai yang secara geopolitik didominasi oleh kawasan hutan produksi maupun lindung.
Kondisi sosiogeografis yang unik ini dinilai memerlukan perlakuan dan formula khusus dari pemerintah pusat dalam menyusun rencana tata ruang dan pembagian postur anggaran agar geliat pembangunan infrastruktur lokal tidak menabrak rambu-rambu kelestarian lingkungan.
“With kondisi sekarang, tata ruang Provinsi Kalteng kurang lebih 81 persen adalah kawasan hutan, maka sisanya yang 19 persen APL (Area Penggunaan Lain) adalah zona penyangga,” ungkap Gubernur.
Agustiar menjabarkan bahwa hamparan wilayah APL memegang peranan sangat vital sebagai benteng pertahanan atau buffer zone demi menjaga keutuhan ekosistem hutan di sekitarnya.
Atas dasar itu, ia melobi jajaran Kementerian Kehutanan agar memberikan kelonggaran regulasi serta penguatan dana transfer pusat guna mendanai pembangunan sarana publik di zona penyangga tersebut.
Salah satu program mendesak yang dicontohkan Gubernur adalah normalisasi daerah aliran sungai secara masif sebagai instrumen tata kelola air terpadu. Proyek hidrologi ini dinilai sangat efektif untuk mencegah risiko banjir bandang di musim penghujan, sekaligus menjaga tingkat kebasahan lahan gambut yang rawan terbakar saat kemarau panjang tiba.
Di samping membedah isu lingkungan, lawatan kerja ini juga menegaskan posisi tawar Kalteng sebagai salah satu lumbung pangan masa depan Indonesia. Agustiar menyatakan komitmen penuh jajarannya untuk mengawal program cetak sawah dan kemandirian pangan nasional agar berjalan optimal di daerah.
Gayung bersambut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki memberikan respons positif terhadap keseriusan jajaran Pemprov Kalteng.
Pihak kementerian menyatakan siap mendukung usulan strategis terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk membiayai pembangunan infrastruktur pencegah kerusakan lingkungan, seraya menekankan pentingnya kerja sama yang solid demi menjaga paru-paru dunia di Kalimantan.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
