TENTANGKALTENG.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat mengaktivasi peran lembaga ekonomi di tingkat tapak. Langkah taktis ini diwujudkan dengan memacu roda operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih agar segera menjadi motor penggerak ekonomi warga lokal.
Komitmen besar tersebut dibahas secara mendalam melalui Rapat Temu Mitra Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2026. Pertemuan lintas sektor ini dipusatkan di Aula Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng pada Senin, 19 Januari 2026.
Agenda strategis tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden. Forum ini turut dihadiri oleh jajaran perwakilan Kodam XII/Tanjungpura, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng Rahmawati, perwakilan Dinas Koperasi kabupaten dan kota, pimpinan BUMN PT Agrinas, serta jajaran perbankan dari BRI, BNI, dan Bank Kalteng.
Dalam arahannya, Herson B. Aden menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI. Fokus utamanya menyasar pada percepatan pembangunan fisik gerai, kompleks pergudangan, hingga pemenuhan fasilitas penunjang di tiap wilayah kerja.
“Secara umum koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah sudah terbentuk dan memiliki legalitas hukum, namun banyak yang belum bisa beroperasi karena keterbatasan gerai, gudang, dan sarana pendukung. Ini yang harus kita kejar bersama,” tegas Herson.
Ia memaparkan bahwa Gubernur Kalteng menaruh harapan besar agar lembaga ini mampu menjadi stimulus ekonomi di wilayah pedesaan. Melalui payung Program Huma Betang Sejahtera, Pemprov Kalteng membidik sedikitnya 50 koperasi aktif sepanjang tahun 2026 dengan kucuran dana stimulus senilai Rp200–300 juta per unit lewat skema bergulir.
Ke depan, jaringan koperasi ini juga diproyeksikan memegang peran vital sebagai mitra distribusi program jaring pengaman sosial milik pemerintah.
“Masyarakat cukup datang ke koperasi, melakukan transaksi dengan kartu Huma Betang Sejahtera, dan bantuan bisa langsung diterima. Ini akan memangkas rantai distribusi dan menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Kendati demikian, Herson tidak menampik adanya hambatan riil di lapangan. Selain masalah fisik bangunan, beberapa desa masih terganjal sengketa aset lahan, kendala modal, hingga minimnya pasokan listrik, air bersih, dan jaringan internet.
Guna mengatasi kendala digital, Pemprov Kalteng pada tahun ini siap mengalokasikan perangkat internet satelit di titik-titik prioritas. Di samping itu, pemerintah kabupaten dan kota diimbau memberikan dispensasi pemanfaatan aset daerah lewat skema pinjam pakai atau hibah bagi koperasi yang belum memiliki kantor mandiri.
Di pihak lain, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng, Rahmawati, melaporkan potret riil data keanggotaan. Hingga saat ini baru tercatat 13 Koperasi Desa Merah Putih yang berada dalam status aktif dan siap menerima kucuran bantuan, dominan tersebar di wilayah sekitar kawasan hutan.
Angka tersebut diakuinya masih terpaut jauh dari target awal pemprov yang mematok 50 unit koperasi aktif. Berdasarkan data evaluasi bersama jajaran Kodam, progres pendirian gerai fisik di lapangan juga dinilai masih lamban karena baru menyentuh angka 40 persen dari total target 205 unit.
“Kendala utama yang kami temukan adalah persoalan lahan, legalitas kepemilikan, dan sinkronisasi data antara dinas koperasi kabupaten/kota dengan jajaran Kodim. Ini harus diselesaikan bersama agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” jelas Rahmawati.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
